Berhenti di Era Anies Baswedan, Pj Gubernur DKI Jakarta Prioritaskan Normalisasi Kali Ciliwung
Wakil Gubernur DKI sebelumnya, Ahmad Riza Patria, mengakui program naturalisasi atau normalisasi sungai selama lima tahun terakhir belum optimal.
lihat foto
Berhenti di Era Anies Baswedan, Pj Gubernur DKI Jakarta Prioritaskan Normalisasi Kali Ciliwung
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Anies Baswedan meninggalkan pekerjaan rumah terkait permasalahan normalisasi sungai di Jakarta, diantaranya Kali Ciliwung.
Pemprov DKI Jakarta memastikan normalisasi Kali Ciliwung jadi prioritas dalam kaitan penanganan banjir di ibu kota.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Dengan prioritas Kali Ciliwung, maka pembebasan lahan akan berkonsekuensi pada relokasi warga-warga di bantaran kali.
Baca juga: Baru 3 Bulan Dilantik Anies Baswedan, Dirut MRT Kini Dicopot, Pengamat: BUMD Jadi Kendaraan Politik
”Kita sudah sepakat dengan Pak Heru, kemungkinan pertengahan tahun depan kita mulai melakukan pembebasan lahan dan relokasi,” katanya kepada Kompas.id, Selasa (1/11/2022).
Upaya normalisasi Kali Ciliwung dilakukan dengan kesepakatan dan kerja sama antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta.
Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan melakukan pekerjaan normalisasi.
Sementara Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas SDA melakukan pembebasan lahan di lokasi-lokasi rawan sehingga perlu dinormalisasi.
Baca juga: Ditanya ke Anies Apakah Ini Tanda-Tanda Aher Dipilih Jadi Cawapres, Kader PKS: Amin
Untuk pembebasan lahan tersebut, Dinas SDA sudah mendata, seharusnya dilakukan di tujuh kelurahan.
Namun, sebagai prioritas, ada 6,45 hektar lahan di empat kelurahan yang menjadi prioritas pembebasan untuk normalisasi Ciliwung.
Pembebasan lahan direncanakan dilakukan pada 2023
Terkendala pembebasan lahan
Wakil Gubernur DKI sebelumnya, Ahmad Riza Patria, mengakui program naturalisasi atau normalisasi sungai selama lima tahun terakhir belum optimal.
Ia mengatakan, program mengatasi banjir itu belum maksimal karena sulitnya pembebasan lahan di bantaran sungai.
![[FULL] Tanda Tanya Kursi Kosong Kabinet Prabowo, Pakar: Penting Jangan Orang yang Terseret Hukum](https://img.youtube.com/vi/UDBWcPvzbx0/mqdefault.jpg)
