Hasnita Gugat Ketua Umum PA Pidie Jaya

BANDA ACEH – Anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Aceh, Hasnita SPd menggugat Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW PA) Pidie Jaya, Aiyub Abbas.

Gugatan diajukan melalui Kuasa Hukumnya, Anwar MD SH dan Azhari SSy ke Pengadilan Negeri (PN) Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

Rabu (2/11/2022), dengan nomor perkara 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Mrn.

Langkah hukum tersebut merupakan buntut dari pergantian antarwaktu (PAW) yang dilakukan Partai Aceh terhadap Hasnita, dan menunjuk Ridwan SH sebagai penggantinya.

Anwar MD dalam keterangan persnya kepada Serambi, Kamis (3/11/2022), mengatakan, PAW yang dilakukan Partai Aceh terhadap Hasnita merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurutnya, Hasnita sejak dilantik dan diambil sumpah menjadi anggota DPRK Pidie Jaya masa jabatan 2019-2024, sampai saat ini tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Aceh dan tata tertib DPRK Pidie Jaya.

Setelah hampir kurang lebih dua tahun masa kerja, pada tanggal 13 Desember 2021, Ketua Umum DPW PA Pidie Jaya mengeluarkan surat keputusan PAW terhadap Hasnia.

“Klien kami (Hasnita) sangat kecewa dan keberatan atas putusan tersebut, karena bertentangan dengan surat pernyataan tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya, H Aiyub Abbas,” ujar Anwar didampingi rekannya, Azhari SSy.

Dia menjelaskan, dalam isi pokok surat pernyataan tanggal 29 Januari 2021 disebutkan, Hasnita SPd tidak masuk dalam daftar nama pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Aceh.

“Namun, teryata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Pidie Jaya tidak menghormati surat yang pernah dibuatnya sendiri,” imbuhnya.

Baca juga: Roro Fitria Gugat Cerai Suaminya, Andre Irawan Sebut Saksi Pihak Penggugat Berbohong

Baca juga: Abu Suhai Gugat Ketua DPRK Bireuen Terkait Pergantian Wakil ketua DPRK Bireuen

Sebenarnya, lanjut Anwar MD, klienya sudah berusaha menempuh jalur damai untuk menyelesaikan masalah PAW ini di luar pengadilan, tetapi para tergugat dan yang turut tergugat tidak mau menanggapinya dengan baik.

“Oleh sebab itu, klien kami melakukan upaya hukum dengan mengajukan perkara ini melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu untuk memperoleh keadilan, dan kepastian hukum,” pungkasnya.

Keputusan Bersama

Ketua DPW PA Pidie Jaya, H Aiyub Bin Abbas secara terpisah kepada Serambi, Kamis (3/11/2022) petang, mengatakan, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRK dari Partai Aceh (PA) terhadap Hasnita SPd pada dasarnya berdasarkan hasil keputusan DPW secara bersama-sama.

“Sejak tiga hari lalu, kami sudah memanggil Hasnita SPd bersama dua rekan, Misdar dan Fadhlillah.