Minta Jokowi Mundur, KSP Dibuat Geram dengan Tuntuan Massa Aksi 411: Absurd dan Tidak Berdasar

Minta Jokowi Mundur, KSP Dibuat Geram dengan Tuntuan Massa Aksi 411: Absurd dan Tidak Berdasar

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) melakukan ‘Aksi 411’ di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (4/11/2022).

Salah satu anggota yang tergabung dalam aksi gerakan ini adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan bahwa aksi demo 411 membawa sejumlah tuntutan.

Adapun salah satunya adalah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur dari jabatannya.

Baca juga: Menantu Habib Rizieq, Habib Hanif Al-Athos Pimpin Aksi 411 Tuntut Jokowi Mundur, Berikut Sosoknya

Pasalnya, sebelumnya tercetus kabar soal ijazah pendidikan Jokowi yang diduga palsu.

Menurut dia, sampai saat ini pihak Istana Negara belum bisa membuktikan keabsahan ijazah Jokowi.

"Itu kenapa alasan kami menginginkan dan menyuarakan untuk legowo Pak Jokowi mundur," tandas dia.

Menanggapi hal tersebut, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro menegaskan bahwa tuntutan massa aksi 411 yang meminta Jokowi mundur dari jabatannya sangat absurd dan tidak berdasar.

“Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Juri, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (4/11/2022).

Baca juga: PA 212 Gelar Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM, Kuasa Hukum Ungkap Pesan Habib Rizieq Shihab

Baca juga: Prabowo Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Ditinggalkan PA 212

Dia mengatakan, saat ini masyarakat tahu bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi COVID19, dan mengantisipasi berbagai dampaknya.

Seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan global.

Bahkan saat yang sama, pemerintah terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan Indonesia lebih cepat.

“Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja,” sebutnya.

Juri menilai, aksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut, sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi, yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.

“Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik,” kata dia.

“Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan moment-moment seperti ini yang justru menggangu kepentingan masyarakat,” pungkas Juri. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)