Breaking News:

Berita Aceh Tengah

Komisi V DPRA Akan Panggil Kepala Dinkes Aceh Terkait Ambruknya Bangunan RS Regional Aceh Tengah

Polda Aceh juga didorong untuk lakukan proses hukum dan pengusutan terhadap Rumah Sakit Regional Aceh Tengah secara tuntas.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Taufik Hidayat
SERAMBI/ROMADANI
Satu alat berat jenis wheel loader membersihkan puing-puing gedung Rumah Sakit Regional Takengon, Aceh Tengah, yang ambruk pada Jumat (4/11/2022) sore. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi V DPRA akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh dr Hanif untuk meminta keterangan terkait kasus robohnya bangunan Rumah Sakit (RS) Regional Aceh Tengah.

"Kita segera panggil dinas kesehatan untuk minta penjelasan terkait roboh teras rumah sakit regional di Aceh Tengah," kata Ketua Komisi V DPRA M Rizal Falevi Kirani di Banda Aceh, Selasa (8/11/2022).

Falevi mengatakan pemanggilan itu direncanakan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, pihaknya sedang melihat waktu yang pas untuk membahas persoalan dimaksud. 

Dalam pertemuan itu nantinya, Komisi V akan menggali informasi detail terkait bagunan itu, terutama sejauh mana kewenangan Dinkes Aceh dalam pembangunan rumah sakit itu.

Sementara Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh Askhalani juga mendorong Polda untuk lakukan proses hukum dan pengusutan terhadap Rumah Sakit Regional Aceh Tengah secara tuntas.

"Karena ini rumah sakit dengan menggunakan uang DOKA (kabupaten) dan menggunakan siklus perencanaan pembangunan multiyears," kata Askhalani.

Untuk itu, audit investigasi terhadap pelaksanaan pembangunan ini mutlak dilakukan, baik oleh inspektorat maupun oleh BPK RI secara mendalam atau lebih dikenal dengan audit investigatif."Yaitu pendalaman materi terhadap adanya fakta dugaan benturan kepentingan serta timbulnya perbuatan melawan hukum atas bangunan yang tidak layak, kualitas mutu rendah dan adanya dugaan korupsi berencana oleh penyedia barang dan jasa (kontraktor)," ujarnya.

Askhalani menyatakan patut dan dapat diduga dalam kasus itu adanya unsur tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dalam pembangunan rumah sakit regional ini.

Apalagi skema pembangunan yang menggunakan tahun jamak sangat rawan terjadi manipulatif, korupsi berjamaah antara penyedia barang dan jasa, PPTK, KPA, kontraktor dan konsultan pengawasan dalam upaya kepentingan pribadi dan aspek memperkaya diri sendiri dan orang lain secara bersamaan dengan modus operandi pembangunan secara serampangan.

GeRAK mendorong Polda harus mendalami dan melakukan proses hukum, serta tidak hanya sebatas materi penyelidikan saja apalagi ada fakta menarik yaitu bangunan roboh dan itu merupakan delik adanya unsur perbuatan pidana langsung yang menjadi fokus dan objek penyelidikan.

"Jika ini tidak diusut maka patut diduga adanya kolaborasi dan kejahatan bersama yang dilakukan untuk kepentingan tertentu yang menyebabkan kerugian keuangan negara serta melindungi pihak tertentu yang bertanggung jawab atas proses pembangunan rumah sakit regional di kab Aceh Tengah," tutupnya.(*)

Baca juga: RS Regional Aceh Tengah Roboh sebelum Berfungsi, MaTA Desak Kejati Usut Potensi Korupsi

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved