Geledah Rumah Lukas Enembe di Jakarta, KPK Sita Emas Batangan dan Uang Tunai

KPK juga belum membeberkan detail siapa saja yang menjadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK.

Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memblokir rekening Lukas dan pihak-pihak terkait. 

Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Informasi teranyar, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. 

PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut.

Baca juga: Fakta Lukas Enembe Diperiksa KPK, Firly Bahuri Jabat Erat Tangan Gubernur Papua, Disebut Kooperatif

 Firli Bahuri Ungkap Alasan Ikut Periksa Lukas Enembe

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan alasan dirinya hadir langsung dalam pemeriksaan tersangka kasus gratifikasi yang juga Gubernur Papua Lukas Enembe.

Firli Bahuri menemui langsung Lukas Enembe di kediamannya di wilayah Distrik Koya Tengah, Jayapura, Papua pada Kamis (3/11/2022) lalu.

Menurut Firli Bahuri, pimpinan KPK tidak ingin membiarkan anggotanya melaksanakan tugasnya sendiri di tempat yang dapat mengancam keselamatan jiwanya.

"Kami pimpinan tak pernah membiarkan anggota saya berjalan bertugas sendiri apalagi sampai mengancam keselamatan jiwanya," ucap Firli Bahuri di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Dirinya mengungkapkan pada pemeriksaan sebelumnya, para penyidik KPK sempat batal melaksanakan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe akibat unjuk rasa penolakan.

Menurut Firli Bahuri, hal tersebut yang mendasari dirinya terjun langsung dalam pemeriksaan Lukas Enembe.

"Kita tahu 12 September lalu, anggota saya kesana tak bisa dilakukan pemeriksaan karena ada unjuk rasa besar. Karenanya kami pandang penting pimpinan KPK kesana," tutur Firli Bahuri.