Internasional
Wanita Pembangkang Iran Temui Presiden Prancis, Macron Akui Revolusi Iran Sedang Berjalan
Sejumlah wanita pembangkang Iran bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Paris, Prancis.
SERAMBINEWSCOM, PARIS - Sejumlah wanita pembangkang Iran bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Paris, Prancis.
Mereka memuji pembicaraan itu sebagai langkah bersejarah di Paris, sambil mendesak Prancis untuk memimpin tindakan nyata terhadap Republik Islam Iran itu.
Macron pada Jumat (10/11/2022) mengadakan pertemuan yang sebelumnya tidak dipublikasikan dengan empat juru kampanye wanita terkemuka Iran.
Aksi demonstrasi anti-pemerintah menghantam Iran usai kematian Mahsa Amini yang ditangkap oleh polisi moral Iran.
Keempat aktivis itu, termasuk yang berbasis di AS, Masih Alinejad yang selama bertahun-tahun memimpin kampanye mendorong perempuan Iran untuk melepas jilbab.
Dia mengadakan pertemuan empat mata dengan Macron di Istana Elysee, sebelum bergabung dengan tiga juru kampanye lainnya, kata peserta kepada AFP, Minggu (13/11/2022).
Baca juga: PBB Khawatirkan Rudal Hipersonik Iran, Tembus Sistem Pertahanan Negara Manapun, Termasuk Israel
Mereka, Shima Babaei, yang mengkampanyekan keadilan bagi ayahnya yang menghilang di Iran.
Ladan Boroumand, salah satu pendiri kelompok hak asasi Abdorrahman Boroumand Center yang berbasis di Washington.
Roya Piraei yang ibunya Minoo Majidi dibunuh oleh pasukan keamanan di awal penumpasan protes.
“Pertemuan itu sangat penting," ujar Boroumand
"Dalam 43 tahun, sejak Revolusi Islam 1979, tidak ada satu pun pembangkang Iran yang bertemu resmi dengan seorang presiden Prancis,” kata Boroumand kepada AFP.
"Itu terobosan," tambahnya.
“Yang paling penting dalam pertemuan bersejarah ini, dampak psikologis dari pengakuan legitimasi perjuangan di Iran," ujarnya.
Baca juga: Dua Bersaudara Asal Iran Didakwa di Swedia, Dituduh Sebagai Mata-Mata Rusia
Keempatnya mengajukan daftar tuntutan kepada pemerintah Prancis.
Seperti menarik duta besar dari Teheran, mengurangi hubungan diplomatik dan memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab atas tindakan keras terhadap demonstran.