Ramza Minta Pemko Kembangkan Objek Wisata PLTD Apung

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh dari Fraksi Partai Gerindra, Ramza Harli meminta Pemko Banda Aceh agar terus merawat dan mengembangkan objek wisata edukasi tsunami PLTD Apung yang terletak di Gampong Punge Blang Cut.

Permintaan itu disampaikannya kepada Pj Wali Kota Bakri Siddiq dan Kadis Pariwisata Said Fauzan saat menghadiri pelaksanaan maulid di Masjid Subulussalam di Kompleks PLTD Apung Punge Blang Cut, Sabtu (12/11/2022). Turut hadir pada acara itu Wakil Ketua DPRK H Isnaini dan Usman.

Usai khenduri maulid, Ramza langsung mengajak Kadis Pariwisata Said Fauzan, didampingi Wakil Ketua DPRK Usman dan Tuha Peut Gampong Punge Blang Cut, Mukhlis Aziz mengelilingi kawasan PLTD Apung.

Menurut Ramza, persoalan mendesak yang perlu disikapi segera oleh pemko yaitu pembebasan lahan untuk pelebaran jalan akses masuk ke kawasan objek wisata. Sebab jalan yang ada saat ini sempit sehingga menyebabkan kemacetan dan rawan kecelakaan. “Persoalan pelebaran jalan akses masuk ke Kompleks PLTD Apung ini sudah sangat lama disampaikan dan hingga saat ini juga belum diselesaikan,” kata Ramza.

Selanjutnya Ramza juga meminta pemko agar membebaskan sedikit lagi lahan yang berada di areal lokasi Kompleks PLTD Apung ini agar bisa terbuka akses masuk ke kapal PLTD Apung. Bila lahan tersebut dibebaskan para pengunjung langsung bisa masuk ke lokasi objek wisata kapal PLTD Apung.

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, selama ini lahan parkir yang ada tidak difungsikan, karena sangat jauh bagi para pengunjung untuk masuk ke lokasi objek wisata. "Bila lahan tersebut sudah dibebaskan, lahan parkir yang tadinya terbengkalai, nanti dapat difungsikan kembali. Di samping itu, di lahan tersebut juga bisa berfungsi sebagai tempat istirahat para pengunjung,” imbuh dia.

Untuk itu, Ramza meminta Dinas Pariwisata agar berkoordinasi dengan Dinas PUPR, BPKK dan Bappeda untuk turun langsung ke lokasi bersama dengan aparat gampong guna mengadakan kesepakatan harga dengan pemilik tanah. Ini harus segera dilakukan oleh pemko mengingat saat ini sedang pembahasan APBK 2023. “Walaupun perencanaan sudah dibuat tapi bila belum ada kesepakatan harga dengan pemilik tanah sehingga tidak bisa dianggarkan dalam APBK 2023," demikian Ramza Harli yang juga Sekretaris DPC Gerindra Kota Banda Aceh.

"Saya minta Dinas Pariwisata agar berkoordinasi dengan dinas PUPR, BPKK dan Bappeda untuk turun langsung ke lokasi bersama dengan aparat gampong guna mengadakan kesepakatan harga dengan pemilik tanah. Ini harus segera dilakukan oleh pemko mengingat saat ini sedang pembahasan APBK 2023. Walaupun perencanaan sudah dibuat tapi bila belum ada kesepakatan harga dengan pemilik tanah sehingga tidak bisa dianggarkan dalam APBK 2023", ungkap sekretaris DPC Gerindra Kota Banda Aceh.(*)