Anies Baswedan Temui Gibran di Solo, Ketua DPP PDIP : Cara Anies Supaya Lebih Dikenal Publik

Anies Baswedan Temui Gibran di Solo, Ketua DPP PDIP : Cara Anies Supaya Lebih Dikenal Publik

SERAMBINEWS.COM – Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden 2024 dari Partai Nasdem, Anies Baswedan menemui Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Selasa (15/11/2022).

Pertemuan tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak terutama dari elit Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP).

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengkritik pertemuan Anies dan Gibran, meskipun keduanya mengaku tidak ada bahasan politik.

Dia mengungkapkan, pertemuan itu merupakan upaya Anies dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik.

Baca juga: Anies Baswedan Ngopi dengan Gibran Anak Jokowi, Apa yang Dibahas?

Sehingga, hal ini berujung pada keuntungan Anies untuk memperbesar suaranya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di wilayah Jawa Tengah.

"Itu bagian cara Anies membuat, terus menerus langkahnya supaya lebih dikenal publik,” kata Said, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022), dikutip dari Tribunnews.com.

“Dan ingat kalau dia muji-muji Gibran pasti ada udang, ada batu di balik udang," tambahnya.

Anies yang menemui Gibran dipandangnya sebagai upaya untuk memecah belah PDIP.

Hal itu dikarenakan, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan kader PDIP.

Apalagi, kata Said, Anies merupakan sosok yang tidak punya partai dan hanya diusung untuk maju di Pilpres 2024.

"Anies yang mau jauhkan Gibran, Anies enggak punya partai. Gibran kader PDI Perjuangan,” sebutnya.

“Itulah tricky politik Anies saja untuk mecah belah PDI Perjuangan," ujar Said.

Baca juga: Safsus Menteri Keuangan Soal Anies Baswedan Selamatkan Uang Negara Rp23 T, Beberkan Cerita Aslinya

Pagi tadi, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Capres Nasdem bertemu di Hotel Novotel Solo, Jawa Tengah.

Anies Baswedan menyambut Gibran di lobby hotel.

Sebelumnya, Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming pernah akan bertemu pada September 2021 lalu.

Namun, pertemuan keduanya batal lantaran Gibran berhalangan.

Pada pertemuan di Kota Solo, entah kebetulan atau tidak, keduanya mengggunakan pakaian serupa tapi warnanya beda.

Gibran menggunakan kemeja berkerah koko berwarna hijau lumut, sementara Anies warna putih.

Keduanya sempat saling menyapa.

Baca juga: Anies Tak Hadir di Silatnas KAHMI, Spanduk Sudah Terpasang, Eggi Sudjana: Pengkhianatan Kepada HMI

Keduanya lantas menuju restoran untuk sarapan bersama.

Sebelum pertemuan dengan Gibran, Anies sudah beberapa kali di Solo.

Pertama sendiri sejak diusung Capres, Anies menemui Habib Novel bin Muhammad Alaydrus, Jumat (28/10/2022).

Kemudian bertandang ke pendiri Mega Bintang, Mudrick M Sangidu, Senin (14/11/2022).

Kini selesai bertemu Gibran, Anies akan menghadiri Haul ke-111 Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo.

Dilema Surya Paloh usai Usung Anies dan Apes Soal Pemodal Besar

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengaku ingin ada pemodal besar bagi koalisinya untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kendati demikian, keingian Surya Paloh tersebut terusik karena mitra koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ingin ada pemodal besar di Pilpres 2024.

Partai Nasdem resmi mengusung Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon presiden 2024.

Usai perayaan HUT Nasdem ke-11, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (11/11/2022), Surya Paloh pun menanyakan siapa pemodal besar yang disebut PKS, sehingga gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan.

Padahal, Nasdem amat setuju jika ada pemodal besar untuk hadapi Pilpres 2024 nanti.

“Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan kita kepingin, katakan kita kepingin," ujarnya.

Kendati demikian, Surya Paloh menyebut bahwa pemodal besar yang membiayai kendaraan politik nanti haruslah dekat dan bersimpati dengan Nasdem.

Jika ini nanti ada, Paloh menegaskan Nasdem akan menghormati pemodal besar tersebut.

"Ini kan apes ini. Pemodal besar enggak ada, pemodal kecil enggak ada," ucap dia.

Akan tetapi, Paloh tetap mewaspadai jika ternyata pemodal besar tersebut ingin mengacaukan koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

Dia menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi jelang Pilpres 2024.

"Heh ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang iya, salah. Kita bilang tidak, juga salah. Jadi kita harus waspada. Bahasa Jawa-nya eling dan wospodo," imbuh Paloh.

PKS Melawan Pemodal Besar, Deklarasi Batal

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik.

Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Seradia mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan.

Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya. 

“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).

Ia menambahkan, informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar.

Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki maka kerja-kerja politik akan terganggu.

“Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan,” tutur Mardani.

Mardani menilai, tingginya biaya politik dan oligarki itu menjadi sebagian masalah besar yang harus dihadapi PKS.

Ia mengaku PKS berkomitmen bersama Nasdem dan Demokrat untuk menjadi fajar baru dalam Pemilu 2024. Berbagai pembahasan saat ini sedang dilakukan.

“Karena itu komitmen PKS Nasdem dan Partai Demokrat untuk terus musyawarah, waktunya kapan? Tinggal waktunya,” ujar Mardani.

Diketahui deklarasi Koalisi Perubahan tak jadi dilakukan 10 November 2022 sesuai keinginan Partai Nasdem.

Juru Bicara PKS, M Kholid menyanggah jika mundurnya Koalisi Perubahan menunjukan keretakan hubungan ketiga parpol.

Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi.

“Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ujar Kholid saat dikonfirmasi, Selasa (8/11/2022). (*)