Gangguan Gajah di Pidie Dilaporkan ke Jakarta

SIGLI - Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpang) Pidie dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh sudah melakukan tanda tangan bersama untuk melaporkan gangguan gajah di Pidie ke Jakarta.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam rapat yang dipusatkan di Mess Pemkab Pidie di Kecamatan Tangse, Kamis (17/11/2022).

Rapat koordinasi untuk mengatasi gangguan gajah itu dipimpin Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi.

Untuk diketahui, saat ini gangguan kawanan gajah liar kian meresahkan warga di Pidie.

Sasaran satwa dilindungi itu terhadap areal pertanian dan perkebunan yang menyebar di 11 kecamatan.

Adalah Keumala, Titeu, Sakti, Tiro, Mila, Padang Tiji, Glumpang Tiga, Muara Tiga (Laweung), Tangse, Mane dan Geumpang.

Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto dalam rapat di Mess di Kecamatan Tangse, Kamis (17/11/2022) mengatakan, rapat koordinasi itu untuk mengatasi konflik gajah di Pidie.

Menurutnya, gajah merupakan binatang cerdas, yang memiliki naluriah di luar pemikiran manusia.

Untuk itu, harus meningkatkan lagi pengetahuan terhadap keberadaan binatang besar tersebut yang kini mencari makan di kawasan perkebunan dan pertanian.

Ia menjelaskan, konflik satwa liar terjadi sekarang tentunya harus mengetahui ada tiga faktor menyebabnya yang harus dipahami.

Baca juga: Gajah Ubrak-abrik Rumah Warga

Baca juga: Gangguan Gajah di Pidie, Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Aceh Paparkan Strategi Atasi Konflik

"Pertama kita harus mengenali gajah itu sendiri.

Lalu, kedua kita juga harus mengenali diri kita sendiri, dan ketiga kita harus mengenali alam lingkungan di sekitar kita," sebutnya.

Kata Wahyudi Adisiswanto, ketiga faktor itu saling keterkaitan, sehingga konflik yang terjadi itu tidak bisa menyalahkan satwa berbelalai tersebut.

"Kita tidak bisa juga menyalahkan diri kita dan alam lingkungan, sebab itu merupakan satu kesatuan," tegasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Hasballah mengungkapkan, kegiatan itu dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan gangguan gajaj yang terjadi di Pidie.

Ia menyebutkan, dampak yang timbul dari serangan kawanan gajah liar, tentunya akan mendata kembali kerusakan milik petani.

"Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh akan memaparkan strategi penyelesaian konflik gajah.

Kita telah melakukan tanda tangan bersama.

Baca juga: Gajah Rusak Kebun, Dewan Sarankan Dana Talangan untuk Ganti Rugi, Ini Penjelasan Kalak

Kesepakatan itu, nantinya akan disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk menjawab konflik gangguan gajah yang terus menerus terjadi di Pidie," pungkasnya.

Semakin Meningkat

Seksi Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA Aceh, Nopi Ariansyah, Kamis (17/11/2022) menjelaskan, saat ini Pemerintah Aceh sudah membuat beberapa kebijakan dalam penanganan satwa liar kawanan gajah di Pidie.

" Seperti kita diketahui konflik antara manusia dengan gajah semakin meningkat, yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda milik petani," jelas Nopi dalam rilis yang dikirimkan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Pidie.

Ia mengatakan, konflik satwa liar sudah menyebabkan rusaknya perkebunan hingga menimbulkan korban jiwa.

Konflik yang terjadi saat ini mendorong Pemerintah Aceh bersama Pemkab Pidie, sebagai pihak yang terkait untuk lebih bijaksana dalam memahami kehidupan satwa liar. (naz)

Baca juga: Pj Bupati Nagan Raya Tinjau Erosi Gerus Jalan Lamie-Langkak di Gelanggang Gajah, Begini Tanggapannya

Baca juga: Kapolres Pidie Kunjungi dan Serahkan Bantuan Warga Terimbas Gangguan Gajah Liar di Keumala