Breaking News:

Berita Pidie

Gajah Rusak Kebun, Dewan Sarankan Dana Talangan untuk Ganti Rugi, Ini Penjelasan Kalak

Gangguan gajah liar terus menerus merusak kebun produktif warga yang menyebar di-12 kecamatan di Pidie

Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
Kawanan gajah masuk ke kebun warga dekat proyek Waduk Rukoh, Kecamatan Titeu, Pidie 

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Gangguan gajah liar terus menerus merusak kebun produktif warga yang menyebar di-12 kecamatan di Pidie.

Kerusakan kebun menyebabkan petani rugi saban tahun, akibat tanaman gagal dipanen.

Kertepurukan dirasakan petani dampak serangan gajah, sehingga petani butuh waktu lama untuk bangkit kembali.

"Pemerintah harus menindaklanjuti kerusakan kebun petani dengan ganti rugi. Saya pikir pemerintah mengajukan dana talangan," kata anggota DPRK Pidie, Ibrahim Cia kepada Serambinews.com, Sabtu (5/11/2022).

Menurutnya, dana talangan itu bisa diajukan sesuai mekanisme terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) di BPBD Pidie, sehingga petani bisa move on kembali mengelola kebunnya. 

Baca juga: GPS Collar Copot, Mobilitas Gajah Liar Tak Lagi Terlacak, 69 Gampong di Pidie Jadi Langganan Amukan

Dikatakan, masalah gangguan gajah di Keumala dan kawasan lain di Pidie telah berlangsung sekitar tujuh tahun. 

Rentang waktu gangguan gajah itu, kata politikus Partai Aceh, merupakan waktu lama yang belum adanya penyelesaian jitu konflik gajah.

"Bahkan pengakuan Camat Keumala, Nurjannah, kawanan gajah telah tidur di kompleks sekolah, yang tentunya telah mengganggu pendidikan. Anak-anak akan takut sekolah," tegasnya.  

Untuk itu, kata Ibrahim, dewan akan memanggil kembali Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Pidie, guna membicarakan dana talangan.

"Pemerintah harus ada kebijakan, terkait dana talangan tersebut," jelasnya. 

Baca juga: Ini Medan, Bung! Lautan Manusia Sambut Anies Baswedan, Teriakan Anies Presiden Menggema

Kalak BPBD Pidie, Muhammad Rabiul ST MT, kepada Serambinews.com, Sabtu (5/11/2022) mengatakan, dana BTT dapat digunakan oleh beberapa SKPK dengan cara digeser atau ditransfer saat kondisi dan situasi darurat. 

Menurutnya, situasi dan kondisi darurat, tentunya harus dibuktikan dengan SK penetapan status keadaan darurat dari kepala daera. Hal itu tertuang dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Untuk menangani kerusakan kebun akibat gajah, kata Rabiul, bahwa penanganan pada lintas kepentingan dan lintas instansi, dengan melibatkan kabupaten, provinsi dan Pemerintah Pusat.

"Masalah itu, tentunya harus dibahas pada level pimpinan untuk oenangan kerugian ekonomi dan santunan untuk Korban. BPBD bukan instansi yang tepat untuk menangani kerugian ekonomi," pungkasnya. (*)

Baca juga: Perusak SPBU Sigli Ditangkap di Aceh Utara dan Banda Aceh, Satu Masuk DPO, Begini Pengungkapannya

Baca juga: Kondisi Mengenaskan Petani Keumala Pidie Meninggal Diinjak Gajah, Warga Temukan Bagian Tubuh Hilang

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved