Roadmap Pengembangan Ekonomi dan Syariah Provinsi Aceh: Masjid Pusat Peradaban dan Perekonomian

SERAMBINEWS.COM — Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh atas dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh menggelar acara ‘Diseminasi Blueprint dan Roadmap Pengembangan Ekonomi dan Syariah Provinsi Aceh’.

Kegiatan tersebut berlangsung Kamis (1/12/2022) di Auditorium Teuku Umar, Bank Indonesia Provinsi Aceh, Banda Aceh.

Pada diseminasi tersebut, pemaparan disampaikan oleh Dr.Damanhur Abbas, Lc, MA. Sementara penanggap Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, MEc dan Dr. Mohd Heikal, SE, MM dengan moderator Dinaroe, SE, MBA, Ak CA.

Ketua IKAT Aceh Tgk Muhammad Fadhillah, Lc, M. Us menyampaikan acara diseminasi ini merupakan tindak lanjut dari acara sebelumnya yaitu Aceh Shariah Economic Forum (ASEF) beberapa bulan lalu.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Bapak T. Amir Hamzah saat membuka acara diseminasi tersebut, mengatakan Aceh perlu pengoptimalan potensi dalam mengembangkan ekonomi syariah.

“Provinsi Aceh memiliki potensi yang sangat luar biasa, potensi tersebut perlu dioptimalkan dan disesuaikan dengan syariat Islam,” katanya yang disampaikan pada acara Diseminasi Blueprint Pengembangan Ekonomi Syariah Provinsi Aceh, Banda Aceh, Kamis (1/12/2022).

Bekerja sama dengan IKAT (Ikatan Alumni Timur Tengah) Aceh melakukan FGD terkait blueprint pengembangan ekonomi syariah di Aceh, diharapkan blueprint dan roadmap ini dapat membawa kebaikan untuk masyarakat Aceh dalam meningkatkankan roda perekonomian Aceh sehingga dapat mengurangi kemiskinan, dan kelak Aceh dapat menjadi pusat pembelajaran bagi daerah-daerah lain yang ingin mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Dr Damanhur Abbas Lc MA ditunjuk sebagai ketua tim perancangan Blueprint Ekonomi Syariah Provinsi Aceh bersama para tokoh ekonomi syariah Aceh lainnya seperti Dr Hafas Furqani MEc, Muhammad Riza Nurdin Lc MA PhD, Anggi Azzuhri MA, Muhammad Fadhilah Lc MUs, Faisal Yunus Lc dan Ziaulhaq SH MH.

Dalam pemaparannya pada acara yang bertajuk Diseminasi Blueprint Pengembangan Ekonomi Syariah Provinsi Aceh, Banda Aceh Kamis (1/12/1011), Damanhur banyak menyampaikan gagasan penting untuk perkembangan ekonomi syariah di Aceh.

Damanhur mengungkapkan Aceh sebagai pilot projek proyek nsional mulai dari MPU, Bappeda, Bank Pembangunan Aceh dan Bank Syariah, Masih banyak potensi lain yang perlu digali  untuk mengaktualisasikan nilai-nilai syariat Islam baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam agenda pembangunan Aceh.

Pilar ekonomi Islam yang disisun dalam buku Blueprint dan Roadmap mengacu pada skala Nasional yang coba diturunkan dalam kekhususan Aceh. Pada pilar pertama membahas  pemberdayaan ekonomi syarah, pilar kedua tentang lembaga keuangan Syariah dan pilar ketiga tentang riset dan asesmen serta edukasi.

Masjid Pusat Peradaban dan Perekonomian

Pada pilar pertama kita memasukkan pemberdayaan ekonomi masjid dan ekonomi dayah sebagai keistimewaan Aceh. Ia menyarankan agar Aceh tidak hanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah saja melainkan sebagai pusat peradaban dan perekonomian seperti yang dicontohkan Nabi SAW dahulu.

“Masjid itu harusnya sebagai pusat peradaban dan roda perekonomian,”. katanya.

Sebagai contoh masjid Oman sudah mempunyai beberapa sumber perekonomian seperti hotel, ATM beras. Seharusnya Masjid menjadi sebagai Market Place sebagaimana yang sedang diinisiasi di Masjid Baiturrahman Lhokseumawe, “Market Place’ yang dimaksud menjadi titik temu kebutuhan umat Islam bukan hanya kebutuhan barang, namun juga bisa kebutuhan jasa tukang dan lain-lainnya.

Upaya mengembalikan peran dan fungsi Dayah sebagai pusat peradaban, karena semua dayah di Aceh berasal dari masjid lalu membuka sayap untuk Lembaga Pendidikan dan seharusnya terus berkembang mendirikan Lembaga perekonomian. Dayah harus menjadi pusat laboratorium halal baik secara keilmuan maupun sertifikasi halal.

Pilar kedua tentang Lembaga keuangan Syariah Aceh jauh lebih maju perkembangannya dengan hadir qanun LKS, ini merupakan juga mengapresiasi kemajuan perbankan syariah di Aceh dan menyarankan agar Aceh memiliki sistem pembayarannya sendiri.

“Lembaga Keuangan Syariah kita sudah sangat maju dan kita mesti memiliki sistem pembayaran tersendiri,” katanya.

Kawasan Industri Motor Perekonomian Aceh

Dalam pemaparannya mengenai blueprint ekonomi syariah Provinsi Aceh, ia juga menyarankan agar Pemerintah Aceh membangun kawasan industri, sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, hal ini penting sebab ia menyontohkan ikan tongkol di wilayah pesisir pada saat panen besar tidak terkondisikan mengakibatkan harga turun drastis, sudah saatnya Aceh harus memiliki cold storage yang dapat mengahasilkan beberapa produk turunan.

Ia juga mengatakan kebutuhan rakyat Aceh akan telur saja mencapai 1,3 juta per harinya, sehingga Pemerintah perlu membangun industri pakan, insutri ayam petelur, dan industri lahan pertanian untuk pakan.”lanjutnya.

Hasil Penelitian Bank Indonesia mengenai KPJu, Aceh mempunyai beberapa Komoditas produk unggulan, seperti padi, siklus panen padi di Aceh tidak pernah putus dalam satu tahun, Aceh Utara sangat cocok untuk di jadikan lahan industri pertanian padi, hal ini disebabkan setiap barang hasil pertanian berupa padi yang telah dipanen namun tidak ada tempat untuk mengolahnya menjadi beras yang siap dikonsumsi, mesti diekspor terlebih dahulu keluar wilayah Aceh untuk diolah.

“Aceh Utara seharusnya menjadi kawasan Industri padi, melihat luas lahan sawah yang begitu potensial, jika dihubungkan dengan pilar kedua kelembagaan Syariah, maka sudah saatnya pihak perbankan menginovasi produknya, tidak hanya memberikan pembiayaan kepada PNS, inovasi produk perbankan Syariah untuk sektor pertanian adalah dengan mengimplementasikan akad salam. Dengan adanya inovasi produk perbankan akan sangat menguntungkan bagi masyarakat Aceh khususnya petani,” katanya.

Pemberdayaan Ekonomi Dayah

Perkembangan dunia pendidikan pesantren/dayah tidak perlu diragukan lagi. Aceh terkenal sebagai serambi mekkah, bahkan hampir setiap desanya memiliki dayah/pesantren, jarang kita temukan di wilayah-wilayah luar Aceh.

Namun dalam hal pemberdayaan ekonomi, baru beberapa saja yang sudah melakukannya, ia menyarakan agar laboratorium halal ada di setiap dayah, oleh karena terkait hal fikih mereka memiliki kapasitas dan berharap adanya bank-bank di setiap dayah.

“Laboraturium halal harus ada di dayah, sebab di dayah sangat mengerti terkait fikih. Kita juga mengharapkan bank-bank di dayah juga digalakkan,” tegasnya.

Diseminasi ini turut menghadirkan dua penanggap, penanggap pertama Prof. Dr. M. Sabri Abdul Majid, M. Ec memberikan tanggapan diantaranya optimalisasi dana sosial, karena dana sosial merupakan potensi yang sangat luar biasa, Ketika kita bercerita mengenai dana sosial bukan hanya pada taraf kesalehanan individu,namun pada tataran kesalehan corporate.

Penanggap Kedua Dr. Moh. Heikal, SE, MM memberikan masukan jangan bangga karena kita yang pertama namun bagaimana mengisi ekosistem ekonomi Syariah itu jauh lebih penting sehingga syariat tidak hanya dipahami dengan hukum cambuk, namun nilai-nilai ekonomi akan menjadi paradigma baru bagi masyarakat Aceh jika ditanyakan tentang Syariat. Karena duit apba yang melimpah tidak membuat masyarakat Aceh keluar dari kemiskinan berarti ada yang salah dari umat Islamnya sehingga keberkahan tidak turun dari langit.

Di akhir pemaparannya, ia berharap blueprint dan roadmap ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai target oleh semua pihak yang berkepentingan.

“Blueprint dan roadmap harapannya dapat diimplementasikan dengan baik sesuai target, dengan dukungan dan Political Will dari semua pemangku kepentingan, demi penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh,” tutupnya.(*)