Breaking News

Tampang Ismail Bolong Berbaju Tahanan Usai Jadi Tersangka, Kejaksaan Agung Menanti SPDP dari Polri

Dari foto yang dapatkan, mantan anggota Polri Ismail Bolong terlihat menggunakan baju tahanan berwarna orange bernomor 032.

Editor: Faisal Zamzami
Istimewa via Tribun
Tampang Ismail Bolong yang menggunakan baju tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan Ismail Bolong sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tambang batu bara ilegal.

Dari foto yang  dapatkan, mantan anggota Polri Ismail Bolong terlihat menggunakan baju tahanan berwarna orange bernomor 032.

Dari baju tahanan tertulis pula tulisan Bagtahti.

Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha.

Diketahui, tambang ilegal yang dilakukan oleh Ismail Bolong cs di lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Santan Batubara.

Kasus ini pun telah resmi naik ke penyidikan tepat sepekan lalu, Kamis (1/12/2022).

Namun hingga kini, tim penyidik belum mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan.


"Sejauh ini saya baru menerima informasi dari media," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat ditemui awak media pada Kamis (8/12/2022).

Padahal berdasarkan Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019, SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/ korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Meski demikian, Ketut mengungkapkan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kasus ini. Termasuk pula soal unit kerja yang akan menangani.

"Dalam hal ini kalau dia misalnya ditangani Mabes Polri, berarti yang menerima SPDP itu adalah Jampidum. Kalau yang ditangani Polda berarti yang menerima SPDP adalah Kejati," katanya.

Terkait kasus ini, Ketut menegaskan bahwa pihak Kejaksaan hanya akan membantu dalam urusan penuntutan dan pra-penuntutan.

Jika kemudian ditemukan pengembangan terkait suap dalam kasus ini, maka Kejaksaan menyerahkan sepenuhnya kepada Polri.

"Bahwa itu ada perkara tambang, perkara suap dan sebagainya, mereka punya kewenangan untui itu. Jadi kita tinggal menunggu apakah SPDP-nya nanti di Pidsus atau Pidum, nanti kita tunggu."

Baca juga: Ismail Bolong Jadi Tersangka Kasus Tambang Ilegal di Kaltimm, Kini Ditahan Bareskrim

Sebelumnya, status perkara ini telah meningkat dari penyelidikan ke penyidikan.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved