STAI Darul Hikmah Lahirkan Sejumlah Rekomendasi dalam Konferensi Internasional

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - STAI Darul Hikmah Aceh Barat menyelenggarakan konferensi internasional yang ke-2, International Conference on Dayah Studies (ICODS) 2022 dengan tema memaksimalkan pemberdayaan ekonomi Dayah yang diadakan secara virtual, Sabtu (17/12/2022).

Sejumlah pakar ekonomi syari'ah dari negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi narasumber utama dalam konferensi ini. Diantaranya Prof. M. Dr. Wan Mohd Yusuf dan Prof. M. Dr. Nadhirah yang merupakan pakar keuangan syari'ah dari Universiti Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia.

CEO Nujek dan Penasehat Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI), Moch Ghozali juga turut menjadi pemateri dengan membahas bagaimana pondok-pondok Pesantren di Jawa Timur mengoptimalkan potensi ekonomi Pesantren sehingga tidak selalu bergantung pada pemerintah, termasuk dengan menggerakkan ekonomi syari'ah berbasis komunitas melalui digitalisasi Dayah.

Sementara Andriansyah SAg MA yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh menjelaskan tentang strategi pemerintah untuk peningkatan ekonomi Dayah.

STAI Darul Hikmah Aceh Barat bekerja sama dengan Pondok Pesantren RUMI dan didukung oleh belasan PTKIS berbasis Dayah dalam menyelenggarakan konferensi internasional kedua ini.

Ketua STAI Darul Hikmah Aceh Barat, Dr Tgk Rahmat Saputra mengapresiasi panitia pelaksana atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai kontribusi nyata STAI Darul Hikmah dalam memikirkan pengembangan Dayah-dayah di Aceh.

"Dayah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, akan tetapi Dayah juga dapat berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pengembangan ekonomi umat,” kata Tgk Rahmat.

Menurutnya, Dayah juga perlu adanya Badan Usaha Milik Dayah (BUMD) agar mandiri dan dapat menggerakkan ekonomi Dayah kedepan dengan baik.

Konferensi internasional ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah Aceh, diantaranya, meminta pemerintah Aceh agar segera menyusun rancangan pergub tentang pemberdayaan ekonomi Dayah seperti pergub One Pesantren One Product (OPOP) di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

Meminta Pemerintah Aceh agar tidak hanya memberikan bantuan infrastruktur fisik kepada Dayah, tapi juga non fisik yang bersifat produktif. Meminta kepada Pemerintah Aceh agar dapat membantu Dayah-dayah memiliki akses untuk mengelola lahan Hak Guna Usaha(HGU) untuk kemandirian Dayah.

"Kita akui pengembangan ekonomi Dayah di Aceh agak terlambat dibandingkan daerah lain, karena itu perlu kesungguhan dan keseriusan dari pemerintah Aceh. Jika Dayah sudah banyak yang mandiri, tentu jumlah proposal bantuan yang diterima pemerintah akan lebih sedikit," tutup Rahmat.(*)

Baca juga: Kuatkan Ekonomi Dayah dengan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Didukung Berbagai Lembaga