Tingkatkan Ketahanan Pangan, Aceh Barat dan Nagan Raya Sepakat Jalin Kerja Sama

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat dan Nagan Raya menandatangani nota kesepakatan kerja sama terkait perdagangan komoditi pangan, perikanan, dan pertanian secara umum.

Kerja sama itu ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta menekan laju inflasi di kedua daerah.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan oleh Pj Bupati Aceh Barat Drs Mahdi Efendi dengan Pj Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Meulaboh, Selasa (27/12/2022).

“Jalinan kerjasama antar daerah, Aceh Barat dan Nagan Raya merupakan suatu langkah strategis dalam rangka menunjang pembangunan daerah serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing kabupaten,” kata Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi.

Disebutkan, kerja sama itu sesuai dengan program nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan serta menekan laju inflasi.

Seperti yang diminta oleh Mendagri Tito Karnavian, setiap zoom meeting pada Senin setiap pekannya.

"Kami mengapresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Aceh Barat dan Nagan Raya, unsur Forkopimda serta semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kesempatan ini,” ucapnya.

“Insya Allah, niat baik kedua belah pihak akan memberi manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat," ujar Pj Bupati.

Upaya pengendalian inflasi sendiri, lanjut Mahdi, memerlukan indikator yang tepat dan akurat sehingga dapat memetakan komoditas yang menjadi target pengendalian.

“Selain itu, pemantauan secara rutin tentang fluktuasi harga dari beberapa komoditas yang menjadi penyebab inflasi juga harus terus dilakukan,” tutur Mahdi.

Untuk itu, butir-butir yang tertuang dalam nota kesepakatan ini diharapkan mampu menjadi upaya nyata pengendalian inflasi daerah.

Yakni, dengan menjaga dan meningkatkan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil produksi khususnya komoditas bahan pangan pokok, serta mendorong terciptanya struktur pasar yang kompetitif dan efisien, sehingga dapat mengurangi tekanan perbedaan harga antar kabupaten.

Di samping itu, Mahdi berjanji akan terus mendorong terwujudnya berbagai upaya pengendalian inflasi lainnya sebagai bentuk respon aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), agar berperan lebih intensif untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipatif pengendalian inflasi daerah.

Mahdi berharap nota kesepakatan bersama ini dapat menjadi acuan dan pedoman ke depan, khususnya bagi para SKPK dalam merancang berbagai rencana tindak lanjut sebagai bentuk langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah.