Pelajaran Berkoalisi untuk Partai Politik

ISU perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM) terus digemakan, terutama oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Partai berkuasa itu menginginkan Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dari Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024.

Jokowi belum kelihatan merespon desakan itu secara serius.

Sedangkan Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie mengatakan pihaknya siap menerima apapun keputusan Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet.

Dalam pandangannya, segala pertimbangan hanya diketahui Jokowi selaku presiden.

Namun demikian, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan Jokowi agar berhati-hati dalam mengambil keputusan melakukan reshuffle kabinet.

Sebab, setiap kebijakan reshuffle kabinet tersebut terselip harapan besar dari rakyat agar kinerja pemerintah bisa lebih baik lagi ke depannya.

Makanya, diharapkan setiap reshuffle bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan langkah politis semata, yang tak berdampak bagi nasib rakyat banyak yang kesusahan sejak pandemi.

Hampir senada dengan Partai Demokrat, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera pun mengingatkan Presiden Jokowi supaya bijak dalam dua tahun terakhir masa jabatannya.

Di masa akhir pengabdiannya, lebih bagus menjaga soliditas kabinet ketimbang melakukan reshuffle.

Baca juga: Ditanya Reshuffle, Jokowi Mengangguk

Baca juga: Pengamat Nilai Reshuffle Murni Persoalan Politik ke NasDem Capreskan Anies, Dua Menteri Terancam

Sebab, dengan adanya soliditas dalam kabinet pemerintahan akan berjalan baik.

Di sisi lain, ketika memilih Anies Baswedan sebagai tokoh yang akan dimajukan dalam Pilpres 2024, kita yakin Nasdem sudah sangat tahu risiko-risiko yang harus dihadapi, termasuk terdepaknya dua menteri mereka dari kabinet.

Indikasi ini terlihat, selain mencapreskan Anies, Nasdem juga melirik PKS sebagai teman koalisi barunya.

Kita tahu, selama ini PKS adalah memilih beroposisi sedangkan Nasdem menjadi partai pendukung pemerintah bersama PDIP dan beberapa partai lainnya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, dengan segala manuver tersebut, wajar saja jika Nasdem dianggap tak lagi sejalan dengan pemerintah.

Karena itu Jokowi tentu tidak suka, tidak senang dengan kondisi tersebut.

Ketidaksukaan Jokowi itulah yang kemudian berpotensi terdepaknya dua menteri dari Partai Nasdem.

Ditambah lagi, PDIP, selaku partai yang membesut Jokowi terasa sekali merongrong supaya reshuffle segera dilakukan.

Maka, menurut sang pengamat, jika benar-benar dua menteri Nasdem didepak dari kabinet, jelas bahwa reshuffle kali ini dilakukan atas dasar politik.

Faktor kinerja menteri tak dipertimbangkan.

"Ini pure karena politik, bukan berbasis kinerja.

Kalau berbasis kinerja ya banyak menteri yang akan terkena reshuffle karena kinerjanya yang babak belur," kata Ujang.

Di sisi lain, kita melihat ini harus menjadi pelajaran bagi partai-partai yang akan melakukan koalisi.

Perjanjian atau komitmennya tidak boleh samar-samar.

Hak dan keajiban sebagai anggota koalisi juga harus jelas dan tegas, sebab memang tak mungkin ada koalisi sepanjang masa.

Situasi politik dinamis atau berubah-ubah.

Partai berkuasa juga berubah-ubah.

Nah?!

Baca juga: Kala Jokowi Tersenyum Ditanya Soal Reshuffle Menteri: Clue-nya Adalah

Baca juga: Isu Reshuffle Kian Menguat, Siapa Saja Sosok yang Dinilai Berpotensi Masuk Kabinet Menjadi Menteri