Dubes Jordania Tuduh Israel Ingin Picu Kekerasan Baru, Netanyahu Tegaskan Status Quo Tidak Berubah

SERAMBINEWS.COM, AMMAN - Duta Besar Jordania Mahmoud Hmoud mengatakan negaranya yang penguasanya Raja Abdullah II merupakan penjaga situs suci Islam dan Kristen.

Dia menyatakan sangat prihatin dengan serangan oleh Menteri Ben-Gvir dan pemerintah Israel.

“Ini tindakan ekstremisme yang dimaksudkan untuk menciptakan siklus kekerasan baru,” katanya.

“Dewan Keamanan harus mengambil tanggung jawabnya dengan serius dan menghentikan upaya semacam itu,” harapnya.

Hmoud mengatakan Israel telah membuat komitmen untuk menghormati status quo hukum bersejarah dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

Tetapi, katanya, sayangnya Ben-Gvir melakukan kunjungan ke Masjid Al-Aqsa yang melanggar kewajiban hukum Israel.

Baca juga: Arab Saudi Pimpin Kecaman Kunjungan Menteri Israel ke Masjid Al-Aqsa, Provokasi Umat Muslim

“Harus ada sikap tegas dari masyarakat internasional terhadap hal ini karena ini akan terjadi lagi, dan begitu terjadi lagi, siklus kekerasan baru akan terjadi,” ujarnya.

Hmoud ingat pada September 2000, Ariel Sharon, kemudian pemimpin oposisi Israel, mengunjungi situs suci itu.

Sehingga, memicu bentrokan yang menyebabkan pemberontakan penuh Palestina dikenal sebagai Intifada Kedua.
Dewan Keamanan menyesalkan kunjungan Sharon yang disebutnya sebagai provokasi.

Bentrokan antara pasukan keamanan Israel dan demonstran Palestina di dalam dan sekitar lokasi juga memicu perang 11 hari dengan Hamas pada tahun 2021.

Benjamin Netanyahu kembali menjabat minggu lalu untuk masa jabatan keenamnya sebagai perdana menteri.

Dia memimpin pemerintahan sayap kanan paling religius dalam sejarah negara itu.

Baca juga: OKI Kutuk Kunjungan Menteri Israel ke Kompleks Masjid Al-Aqsa, Ada Upaya Ubah Status Quo dan Sejarah

Dengan tujuan memperluas permukiman Yahudi di Tepi Barat dan mencaplok wilayah pendudukan.

Menanggapi protes atas kunjungan Ben-Gvir, Netanyahu mengatakan Israel tetap berkomitmen untuk mempertahankan status quo secara ketat di situs tersebut.

“Klaim telah dilakukan perubahan status quo tidak berdasar,” katanya.(*)