VIDEO - Diduga Bocor, 200 Juta Alamat Email Pengguna Twitter Dikabarkan Diretas

SERAMBINEWS.COM - Dikabarkan peneliti keamanan siber melaporkan bahwa terjadi peretasan lebih dari 200 juta alamat email pengguna Twitter dan mempostingnya di forum peretasan online.

Hal itu disampaikan pendiri perusahaan pengawasan keamanan siber Israel Hudson Rock, Alon Gal, pada Rabu (5/1/2023)

Ia mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat memicu banyak peretasan, phishing, dan doxxing.

Baca juga: Pekan Depan, Twitter akan Beri Warna Centang Berbeda bagi Akun Terverifikasi Sesuai Ketegori 

Twitter belum mengomentari laporan tersebut, yang pertama kali diposting Gal di media sosial pada 24 Desember, atau menanggapi pertanyaan mengenai pelanggaran tersebut.

Belum jelas tindakan apa yang diambil Twitter untuk menyelidiki atau mengatasi masalah tersebut.

Sementara itu, kantor berita Reuters tidak dapat memverifikasi apakah data di forum peretasan itu asli dan berasal dari Twitter.

Seperti diketahui tangkapan layar dalam forum peretasan, memperlihatkan data muncul pada Rabu, yang telah beredar luas secara online.

Baca juga: Usai Mem-PHK 3.700 Karyawan Pekan Lalu, Twitter Kembali Pecat 4.400 Karyawan Kontrak, Bangkrut?

Pencipta situs pemberitahuan pelanggaran Have I Been Pwned, Troy Hunt, melihat data yang bocor dan mengatakan di salah satu tweet-nya tampaknya peretasan itu seperti yang digambarkan.

Tidak ada petunjuk mengenai identitas atau lokasi peretas di balik pelanggaran tersebut. Peretasan itu kemungkinan terjadi pada awal 2021, sebelum Elon Musk mengambil alih kepemilikan Twitter pada tahun lalu.

Klaim yang muncul pada Desember mengenai ukuran dan ruang lingkup pelanggaran awalnya bervariasi, yang mengatakan 400 juta alamat email dan nomor telepon telah dicuri.

Pelanggaran serius di Twitter kemungkinan akan menarik perhatian regulator di Eropa dan Amerika Serikat.

Komisi Perlindungan Data di Irlandia, tempat Twitter berkantor pusat di Eropa, dan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat telah memantau kepatuhan perusahaan media sosial itu terhadap peraturan perlindungan data Eropa dan perintah persetujuan AS.(*)