Belanja APBA Capai Rekor, BI: Akan Berdampak Besar ke Ekonomi

BANDA ACEH - Kinerja keuangan Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2022 cukup menggembirakan.

Realisasi belanja APBA mengalami peningkatan cukup tajam, mencapai 94,06 persen, rekor tertinggi sejak lima tahun terakhir.

Sedangkan realisasi pendapatan mengalami surplus sebesar 102, 24 persen.

“Tahun 2022, anggaran belanja daerah Rp 16,763 triliun.

Realisasi mencapai Rp 15,768 triliun atau 94,06 persen persen,” sebut Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), Azhari, kepada Serambi, Rabu (18/1/2023).

Rincian belanja APBA tersebut terdiri dari dari belanja operasi yang terealisasi sebesar 94,20 persen, belanja modal 88,78 persen, belanja tidak terduga 25,76 persen, dan belanja transfer 99,65 persen.

Berdasarkan data yang diperlihatkannya, capaian realisasi belanja tahun 2022 itu tidak hanya yang tertinggi dalam 5 tahun ini, tetapi juga salah satu yang tertinggi selama 10 tahun terakhir.

Sebelumnya, realisasi belanja tertinggi pernah terjadi pada tahun 2015 silam, yakni sebesar 95,18 persen.

Selama kurun waktu 2012 hingga 2017, rata-rata realisasi belanja Pemerintah Aceh memang cukup bagus, selalu berada di atas 90 persen ke atas.

Baru pada tahu 2018 merosot hingga mencapai posisi terendah, yakni 81,59 persen.

Lalu naik sedikit pada 2018 menjadi 91,11 persen, dan turun lagi selama dua tahun berturut-turut, yakni 83,66 persen dan 83,02 persen pada tahun 2020 dan 2021.

Baca juga: Realisasi APBA 2022 Capai Rp 15,438 Triliun

Baca juga: Pengumuman Lelang Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Sumber Dana APBA Tahun 2023

“Rendahnya realisasi belanja itulah yang menyebabkan Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) pada tahun 2021 mencapai Rp 3,93 triliun,” jelas Azhari.

Sementara pada tahun 2022 kemarin, dengan tingginya serapan anggaran yang terjadi, Silpa juga mengalami penurunan yang cukup tajam, sehingga tersisa Rp 923 miliar.

Tetapi karena terjadi surplus pada realisasi pendapatan yang mencapai 102,24 persen, Silpa bertambah menjadi Rp 1,306 triliun.

“Ini artinya, Silpa tidak serta merta bisa dimaknai negatif, yang terjadi karena kinerja serapan anggaran yang rendah, tetapi juga bisa dimaknai positif karena meningkatnya realisasi pendapatan,” jelas Azhari.

Realisasi pendapatan itu terdiri dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar 113,41 persen, pendapatan transfer 99,57 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 108,48 persen.

Untuk diketahui, tingginya realisasi pendapatan dan belanja Aceh tahun 2022 menempatkan Aceh berada di daftar provinsi dengan tingkat realisasi tertinggi secara nasional.

Peningkatan kinerja

Azhari menilai, tingginya realisasi belanja dan pendapatan pada tahun 2022 itu menunjukkan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bustami Hamzah.

“Ada kenyamanan kerja birokrasi sehingga tumbuh motivasi, inisiatif dan diskresi di lingkungan SKPA/Biro, sehingga lebih efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi),” ujar Kepala BPKA.

Selain itu, peningkatan kinerja itu juga dipengaruhi oleh membaiknya hubungan antara legislatif dan eksekutif, sehingga yang terjadi kemudian adalah saling mendukung antar kedua belah pihak.

Salah satunya dengan melakukan perubahan anggaran atau APBA-P.

Baca juga: Pemerintah Aceh Umumkan Lelang APBA 2023 Senilai Rp 1 Triliun lebih

Pertumbuhan ekonomi

Terpisah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, Achris Sarwani, saat dimintai tanggapannya mengatakan, tingginya realisasi belanja tahun 2022 diharapkan akan memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.

“Secara penghitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan pengeluaran dari sisi permintaan (C+I+G+X-M), tentunya tingginya realisasi belanja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Achris Sarwani menyebutkan, dari kontribusi pembentukan PDRB Aceh di tahun 2022, belanja pemerintah memiliki kontribusi sebesar 16,97 persen dari total PDRB Aceh 2022, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi secara full year sebesar 2,8 persen-3,6 persen (yoy).

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu untuk terus mempertahankan kinerja keuangan tersebut.

Tetapi dia mengingatkan pentingnya memperhatikan kualitas pengeluaran, bukan hanya kuantitas.

Pemerintah Aceh, lanjut dia, harus melakukan pengeluaran pada sektor-sektor produktif dan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

“Pengeluaran harus dilakukan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi sehingga dapat efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan,” ujarnya.

Achris Sarwani menyebutkan, terdapat beberapa sektor yang dapat menjadi fokus dari Pemerintah Aceh.

Pertama, pembangunan untuk barang-barang publik perlu dilakukan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Hal ini penting mengingat masyarakat menengah ke bawah cenderung memiliki marginal propensity to consume yang tinggi sehingga dapat menstimulus permintaan.

Baca juga: Tahun Ini Pemerintah Aceh Pasang Listrik Gratis untuk 2.449 Warga Miskin, APBA-P Tambah 600 KK

“Selain itu, penyediaan barang publik juga penting mengingat pihak swasta pada umumnya tidak memiliki insentif yang besar dalam penyediaan barang publik,” jelasnya.

Kedua, pengeluaran pemerintah untuk hilirisasi.

Achris Sarwani mengatakan, pada saat ini, struktur ekonomi Provinsi Aceh masih berorientasi sumber daya alam dan masih terbantu dari dana alokasi khusus, sehingga penting bagi Aceh untuk berinvestasi di jangka panjang agar menciptakan sektor produktif lainnya yang independen dari kedua faktor tersebut.

Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pengeluaran yang berorientasi pada hilirisasi produk, terutama untuk kebutuhan masyarakat dan produk-produk yang memiliki added value yang tinggi ketika diolah.

Hal tersebut akan membuat Aceh lebih mandiri dari daerah lain sehingga dapat menurunkan biaya apabila melakukan perdagangan antar daerah.

Ketiga, lanjut dia, adalah pengeluaran pemerintah untuk mendorong ekonomi hijau.

Pada saat ini, isu perubahan iklim menjadi hal yang sangat penting bahkan menjadi isu utama dalam G-20 akibat dampak besar yang mengancam perekonomian.

Ekonomi hijau juga menjadi peluang bagi Aceh untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi yang lebih efisien melalui pembangunan berbasis lingkungan.

“Selain itu, dengan ekonomi hijau, Aceh dapat meningkatkan minat investasi global di Aceh,” tutupnya. (yos/iw)

Baca juga: APBA P 2022 Bertambah, Siapa Menikmatinya? - 30 Menit Bersama Tokoh

Baca juga: Pj Gubernur Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBA 2022