Penduduk Miskin Aceh Bisa BertambahJika Salah Ambil Kebijakan

BANDA ACEH - Ekonom Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Dr Rustam Effendi SE MEcon CFRM CHRA, menyatakan, pemerintah kabupaten/kota harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan pelaksanaan anggaran belanja APBK 2023.

“Jika salah mengambil kebijakan efisiensi anggaran, jumlah penduduk miskin bisa bertambah banyak pada Maret 2023,” katanya, Kamis (19/1/2023).

Dikatakan, jumlah penduduk miskin Aceh pada September 2022 bertambah 11.700 orang atau sebesar 0,11 persen.

Jika dipisah, antara angka kemiskinan di desa dan kota, angka kemiskinan di pedesaan mencapai 17,06 persen, sementara kemiskinan di kota sebesar 10,35 persen.

“Artinya perbedaan angka kismiskinan desa dan kota mencapai 6,71 persen.

Lebih banyak penduduk miskin di desa dibanding di kota,” terangnya.

Karena itu, jika Pemkab dan Pemko ingin mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan, sebaiknya dipemetakan lokasi penduduk miskin yang paling banyak, untuk kemudian mencari tahu faktor penyebabnya.

Dikatakan, berdasarkan analisa Badan Pusat Statistik (BPS), ada beberapa faktor penyebab bertambajmua penduduk miskin.

Seperti turun dan naiknya harga konoditi pangan dan non-pangan.

Setelah diketahui faktor penyebabnya, Pemkab dan Pemko harus fokus menanganinya.

Sementara Anggota DPRA darai Fraksi PAN, Asrizal mengatakan, angka kemiskinan pedesaan di Aceh cukup tinggi dibanding perkotaan.

Baca juga: Satu Persen Miliarder India Kuasai 40 Persen Kekayaan Negara, Sebanyak 350 juta Penduduk Miskin

Baca juga: Penduduk Miskin di Aceh Bertambah, Hingga September 2022 Mencapai 818.470 Orang

Ini artinya, banyak prasarana dan sarana pertanian di pedesaan yang belum beres, perlu dibereskan.

menurut Asrizal, penanganan yang dilakukan pemkab dna pemko belum maksimal.

Hal itu bisa dilihat dari struktur APBA dan APBK yang porsinya dinilai belum porposional.

APBA atau APBK lebih pro ke belanja operasi pemerintah, ketimbang belanja penanganan bencana alam dan pemulihan ekonomi rakyat.