Wakil Ketua DPRK Minta Pemkab Abdya Perketat Pengawasan Pupuk Subsidi

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Hendra Fadli SH meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat memperketat pengawasan terhadap pupuk subsidi di daerah tersebut. Hal itu disampaikannya seiring dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa masih ada kios - kios pengecer di daerah itu menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) . 

"Pemkab Abdya melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Abdya serta Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) harus memperketat pengawasan. Dinas perlu melakukan inspeksi mendadak (sidak), terutama di lokasi-lokasi yang dianggap rawan penyalahgunaannya," harap Politisi Partai Aceh (PA) ini melalui Serambi, Senin (13/02/2023). 

Di samping itu, untuk lebih maksimal, Pemkab Abdya juga dapat meminta dukungan dari aparat penegak hukum dalam mengawal distribusi pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pendistribusiannya. "Upaya ini harus dilakukan, agar penyaluran pupuk bersubsidi di daerah ini benar-benar tepat sasaran dan juga berjalan sesuai aturan," harapnya. 

Dijelaskan Hendra Fadli, Pupuk bersubsidi adalah hak para petani yang telah ditetapkan Pemerintah yang penyalurannya harus mengacu kepada aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. "Pemberian pupuk bersubsidi ini harus bisa tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu," paparnya.

Apalagi, tambah Hendra Fadli, ini merupakan program Presiden Jokowi terhadap ketahanan pangan, sehingga peyalurannya juga tidak bisa main - main. "Bila penyaluran pupuk bersubsidi tidak dilakukan sesuai aturan, maka kios pengencer harus diberikan sanksi tegas," harapnya. 

Dijelaskannya, jika kios kios enceran menjual pupuk bersubsidi di atas HET akan berdampak pada bertambahnya cost (biaya) dan expense (beban) petani, sehingga program Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan tidak bisa berjalan maksimal. "Kalau ketahanan pangan tidak kuat, bisa ambruk Negara ini," jelasnya. 

Karenanya, Hendra Fadli meminta Pemerintah bersikap tegas terhadap kios - kios yang menjual pupuk subsidi di atas HET. Jika terbukti, ia meminta kios kios pengencer tersebut diputuskan kontraknya. 

"Tim KP3 hendaknya terjun langsung ke lapangan mengecek penyaluran pupuk bersubsidi di kios - kios pengencer kepada petani yang ada di seluruh kecamatan. Karena carut marutnya penyaluran pupuk subsidi ini tadi juga disampaikan oleh pemilik kios pengencer yang diputus kontrak saat beraudensi ke DPRK Abdya," pungkas Hendra Fadli.

Harga Masih dalam Batas Wajar

Terkait laporan dari masyarakat bahwa masih ada kios - kios pengecer yang menjual pupuk subsidi di atas HET dibenarkan oleh Kabag Ekonomi Setdakab Abdya, Khazzanah saat dikonfirmasi Serambinews.com, Senin (13/02/2023) malam.

Menurutnya, kenaikan tersebut masih dalam batas wajar dan bisa ditolerir, sebab alasan pemilik kios pengecer tersebut hal itu dilakukan karena ongkos pengangkutan dan sewa Toko. "Memang mereka menjual di atas HET karena ongkos angkut dan biaya sewa Ruko yang terlalu mahal. Cuma mereka kenaikannya tidak terlalu tinggi, dan masih wajar," ungkap Khazzanah.

Menurut Khazzanah, jika pemilik kios pengencer tersebut menjual sesuai dengan harga HET maka mereka tidak mendapat untung dikarenakan biaya sewa toko dan ongkos pengangkutan malah. "Atas dasar itulah mereka menaikan harganya sedikit, dan masih dalam batas kewajaran," jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penentuan harga HET itu bukan atas kebijakan Pemkab Abdya, namun langsung Perusahaan Pupuk Indonesia, sehingga HET tersebut tidak bisa disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. "Itu (HET) langsung Perusahaan Pupuk yang menentukan, bukan Pemkab," jelasnya.(*)

Baca juga: PBB Perkirakan Korban Gempa di Turkiye dan Suriah Bisa Mencapai 56.000 Orang Meninggal