Pj Bupati Aceh Besar Minta OPD Fokus Tingkatkan Ekonomi Warga, Konsultasi Publik RKPK Tahun 2023

"Angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 berada di atas angka kemiskinan nasional dan di bawah angka kemiskinan Aceh," ujarnya.

Laporan Indra Wijaya |Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, menggelar konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Besar tahun 2024, di Gedung Dekranasda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (14/2/2023).

Iswanto mengatakan, saat ini Pemkab Aceh Besar terus berupaya untuk melanjutkan program prioritas, dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

"Untuk itu, OPD diminta lebih inovatif, fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mendukung langkah penanganan inflasi dan stunting," kata Iswanto.

Menurutnya, secara makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021.

Berdasarkan data dari BPS Aceh Besar, pertumbuhan ekonomi Aceh Besar pada tahun 2021 adalah 2,44 persen, dan pada tahun 2022 target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar pada level 3,05 persen.

Masih data BPS, pada tahun 2021 indek pembangunan manusia (IPM) Aceh Besar pada angka 73,58 dan pencapaian indek pembangunan manusia tahun 2022 dengan angka 74,00.

"Pencapaian IPM ini sudah melebihi dari yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2017-2022  yaitu 72,86," terang Iswanto.

Baca juga: Pemkab Bireuen Gelar Forum Konsultasi Publik, Ini Tujuannya

Fokus turunkan angka kemiskinan

Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, menjelaskan, pihaknya terus melakukan inovasi-inovasi di sektor pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin di setiap tahunnya.

Berdasarkan data BPS Aceh Besar, pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar sebesar 14,05 persen, pada tahun 2022 angka kemiskinan Aceh Besar turun menjadi 13,38 % .

"Angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 berada di atas angka kemiskinan nasional dan di bawah angka kemiskinan Aceh," ujarnya.

Muhammad Iswanto menjelaskan,  arah dan kebijakan serta strategi penanggulangan kemiskinan Aceh Besar dilaksanakan dengan berbagai cara.

Seperti mengurangi beban pengeluaran dengan program PKH, bantuan tunai, operasi pasar, bantuan anak yatim, pemberian zakat dan infaq.

Kemudian Juga dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia, menguatkan kapasitas penduduk miskin dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Untuk sektor kesehatan terutama berkaitan dengan stunting, ungkap Iswanto, Kabupaten Aceh Besar masih berada pada posisi  angka stunting yang tinggi, tahun 2021 berdasarkan data SSGI angka stunting Aceh Besar 32,40 % dan  pada tahun 2022  Aceh Besar mampu menurunkan 5,4 % menjadi 27.0 % .

Target tahun 2023 angka stunting Aceh Besar menjadi 20 % .

"Untuk itu, sarannya, perlu kerjasama semua pihak untuk dapat fokus pada pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Besar," jelasnya.

Terakhir lanjut Iswanto, Kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk penanganan stunting meliputi, memperkuat koordinasi tim percepatan penurunan stunting kabupaten dan membentuk TPPS kecamatan.

"Kita mengadakan pelatihan penggunaan alat antropometri untuk kader posyandu bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala, pengadaan alat antropometri untuk 578 gampong yang belum memiliki alat antropometri," pungkasnya. (*)

Baca juga: Pemkab Aceh Selatan Gelar Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026