Tidak Bisa Pergi ke Kebun Gegara Konflik dengan Gajah, Keuchik dan Warga di Tangse Mengadu ke Dewan

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sejumlah keuchik bersama warga asal Kecamatan Tangse mengadu ke DPRK Pidie, Kamis (23/2/2023). 

Kedatangan aparatur gampong dari dataran tinggi itu tujuannya untuk menuntut konflik gajah dengan manusia tidak terjadi lagi. 

Sebab, konfik dengan satwa dilindungi itu telah menyebabkan warga meninggal akibat amukan gajah.

Pantauan Serambinews.com, Kamis (23/2/2023), kedatangan sejumlah keuchik di Tangse diterima Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail bersama Wakil Ketua I DPRK Pidie, Fadli A Hamid, dan Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie, Muhammad Beungga.

Ada pun aparatur yang hadir yakni Imum Mukim Beungga, Ilyas, Keuchik Blang Malo, Bob Rizal, Keuchik Krueng Seukeuk, M Isa, Keuchik Beungga, Asnawi, Keuchik Pulo Ie, Fadli, Keuchik Lhok Keutapang, Mustafa, dan sejumlah tokoh masyarakat Tangse. 

Keuchik menyampaikan secara bergantian permasalahan yang dirasakan warga yang tidak bisa berkebun akibat konflilk gajah yang terus menerus terjadi. 

Konflik tersebut telah menyebabkan nyawa warga melayang sehingga meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. 

"Saat ini, yang perlu dikembalikan adalah gajah jinak ke tempat penangkaran. Karena, gajah jinak yang telah dilepas, kini bergabung dengan gajah liar," kata Keuchik Blang Malo, Kecamatan Tangse, Bob Rizal kepada Serambinews.com, Kamis (23/2/2023).

Menurutnya, diketahui berkeliaran gajah jinak bersama kawanan gajah liar, mengingat kawanan gajah suka kepada tanaman tebu, jamur, dan kelapa. 

Artinya gajah itu mencari makanan jenis tanaman tersebut yang sesuai saat dimakan di lokasi penangkaran.

"Jadi, asumsi kami memang adanya gajah jinak bersama kawanan gajah liar,” ulasnya.

“Kalau bukti memang tidak ada, tapi kami melihat dari gajah mencari makan," ujar dia. 

Kata Bob Rizal, jika pemerintah tidak serius menangani konflik gajah dengan masyarakat, maka penanganannya diserahkan saja kepada warga, termasuk masalah hukumnya. 

Sebab, warga sangat tertekan dengan konflik gajah itu.

Warga merasa kecewa, lantaran pemerintah tidak serius menangani konflik gajah, yang telah jatuh korban jiwa. 

"Kita telah beberapa kali melakukan pertemuan masalah konflik gajah, tapi tidak ada hasilnya,” beber dia. 

“Kita miris saat korban meninggal diinjak gajah, pemerintah hadir membawa sekarung beras dan satu lemping telur. Cuma itu dilakukan pemerintah," pungkasnya.(*)