Pj Bupati Bireuen Sampaikan Laporan Kinerja

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Pj Bupati Bireuen yang dilantik Senin (15/08/2022) tanpa terasa sudah enam bulan bertugas di Bireuen  dan telah melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Mendagri, Rabu (22/02/2023).

Pj Bupati Bireuen Aulia Sofyan PhD melalui Kabag prokopim, Setdakab Bireuen, Azmi S Kom kepada Serambinews.com, Jumat (24/02/2023) mengatakan, dalam laporannya antara lain berdasarkan data Bappeda Bireuen persentase kemiskinan turun dari 13,2 persen (2021) menjadi 12,51 persen pada 2022.

Angka prevalensi stunting dari 24,3 persen  turun menjadi 23,4 persen. Azmi menyebutkan,  realisasi investasi meningkat dari Rp 60 miliar pada 2021 menjadi Rp 500 miliar pada 2022, begitu juga tingkat inflasi turun dari 5,66 pada Oktober 2022 menjadi 4,98 pada Desember 2022.

Sementara laju pertumbuhan ekonomi Bireuen tumbuh dari 4,13 persen pada 2021 menjadi 4,22 persen pada 2022. Pertumbuhan ekonomi Bireuen lebih baik dari rata-rata  pertumbuhan Aceh sebesar 4,21 persen. Ketimpangan pendapatan masyarakat Bireuen juga berhasil diturunkan pada akhir 2022 dari 0,296 persen menjadi 0,275 persen,  tingkat pengangguran juga turun dari 4,32 pada 2021 menjadi 4,2 pada 2022.

Kabag Prokopim menambahkan, Pemkab Bireuen juga telah membuat beberapa kebijakan terkait beberapa isu yang berkembang di Bireuen, diantaranya persoalan keberadaan Cafe yang berlokasi di Jalan Elak Cot Gapu Bireuen.

Sejalan dengan fatwa MPU Aceh MPU Kabupaten Bireuen sudah mengeluarkan kebijakan untuk tidak menyelenggarakan Live Musik selama cafe beroperasi dan Pemkab  sudah minta agar IMB cafe cafe yang ada diurus sehingga nantinya parkir akan dikelola Pemda yang menghasilkan pemasukan retribusi bagi daerah.

Menyangkut keberadaan pegawai non ASN, BKPSDM Bireuen telah mendata seluruh tenaga Non ASN di Bireuen pada tahun 2022. Hasil dari pendataan tersebut, tercatat jumlah tenaga Non ASN sebanyak 6.247 orang. Rinciannya terdiri dari tenaga administrasi 1.414 orang, tenaga guru 3.376 orang dan tenaga medis 1.457 orang, jumlah tersebut tidak termasuk dari BLUD RSUD dr Fauziah Bireuen.

Azmi menyampaikan, Pemkab  Bireuen masih melakukan perpanjangan kontrak kerja sampai dengan 31 November 2023 dan menunggu kebijakan baru dari Pemerintah Pusat tentang status tenaga non ASN.

Pj Bupati Bireuen Aulia Sofyan  berharap Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan baru yang memihak kepada tenaga non ASN dengan opsi menghindari PHK. Pemkab Bireuen akan berupaya mempertahankan tenaga kontrak yang ada  dengan solusi beberapa opsi yang tidak merugikan tenaga kontrak dan menambah pengangguran.

Informasi diperoleh kata Azmi, pada  23 Februari kemarin,  Pj Bupati Bireuen menyambangi Kemenpan RI dan mendapat informasi pemerintah sedang menggodok kebijakan bersama asosiasi Pemprov dan Apdesi  terhadap tenaga kontrak. “Kita berdoa semoga persoalan tenaga kontrak ini dapat terselesaikan dengan baik nantinya,” harap Pj Bupati Bireuen.

Terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir Januari lalu, Bireuen yang berdampak pada rusaknya beberapa fasilitas umum, Pemkab  melalui BPBD telah mengusulkan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 235.918.063.000, tim BNPB akan turun memverifikasi ke Bireuen atas usulan kerusakan untuk segera rehab rekon dilaksanakan.

Terkait dengan Bimtek yang menjadi perbincangan masyarakat Bireuen, Pemkab telah menginstruksikan kepada Kadis DPMGP-KB  Bireuen untuk melakukan evaluasi, apabila Bimtek diperlukan dengan berbagai pertimbangan  yang selama ini dilakukan diluar daerah dialihkan ke dalam daerah. 

Pelaksanaan Bimtek tersebut ditekankan pada pembinaan generasi muda, UMKM, BUMG dan penyuluhan Narkoba. Hal lain yang menjadi perhatian Kemendagri  kata Azmi dan  perlu menjadi perhatian Pemkab Bireuen sekarang adalah penyiapan rancangan awal RPJP Bireuen dan revisi RTRW.

Sehubungan dengan program tersebut, tim Pemkab Bireuen akan ke Jakarta Minggu depan. Kemendagri juga meminta agar dana pengawasan untuk pembangunan dan pemerintahan masih kurang sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri. Serta dana hibah pemilu harus dipenuhi dalam APBD perubahan nanti.

“Tim kemendagri akan turun untuk pendampingan dan mengecek kesiapan pemilu dalam waktu dekat,” katanya.(*)

Baca juga: Mendesak Pembangunan Jalan Evakuasi Kuala Raja - Lancok Lancok Kuala Bireuen