Sebut Pemerintahan Jokowi Grasa Grusu, Elite PDIP Tanggapi Pidato Politik AHY: Lupa Kalau SBY. . .

Sebut Pemerintahan Jokowi Grasa Grusu, Elite PDIP Tanggapi Pidato Politik AHY: Lupa Kalau SBY...

SERAMBINEWS.COM – Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menanggapi pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam pidato politik pada Selasa (14/3/2023) lalu, AHY menyebut pemerinatahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bekerja secara garusa-grusu dan terlalu terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek lainnya.

Deddy Sitorus menyatakan, Pemerintahan Jokowi bekerja secara cepat, sementara pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) butuh perencanaan sehingga jarang dieksekusi bahkan tidak selesai.

“Kalau Pak Jokowi kan simple pemikirannya, ada kebutuhan direncanakan (lalu) dieksekusi. Kalau jamannya Pak SBY kan direncakan dipikirkan didiskusikan dibicarakan diskusikan gak jadi-jadi barangnya,” ujarnya, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu (15/3/2023) sore.

“Jadi itu emang berbeda antara yang kerja cepat kongkrit dengan yang lebih banyak rapat,”ujar Deddy Sitorus yang juga Anggota DPR-RI.

Baca juga: Tanggapi Pidato Politik AHY, Ibas: Bukan untuk Mendiskreditkan Kerja Pemerintah

Elite PDIP ini juga mengatakan, Food Estate merupakan program pemerintahan SBY yang melanjutkan dari program Presiden Soeharto.

“Yang dikritik oleh AHY itu kan food estate. Dia lupa bahwa food estate itu keluar dari mulutnya Pak SBY,”

“Jadi yang menggelorakan food estate itu pertama Pak SBY mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto,” terang Deddy Sitorus.

Menanggapi pernyataan dari Deddy Sitorus, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra mengatakan, banyak masyarakat yang mengkritisi Food Estate dan kegagalan kawasan sentral pangan.

“Food estate ini kan bukan hanya kami yang mengkritisi udah banyak masyarakat sipil yang mengkritisi , media media juga banyak mengkritisi,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, terkait Undang Undang Cipta Kerja yang masih belum sempurna, sehingga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

“Bicara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, sudah kita sampaikan ini banyak bolongnya banyak cacatnya,”

“Secara substansi, benarkan ketika dituntut ke Mahkamah Konstitusi apa hasilnya? itu masih direvisi, masih diperbaiki,”

“Nah, ini lagi-lagi menunjukan kebijakan yang grasa-grusu tadi. Jadi ujung-ujungnya bukan direvisi malah membuat Perpu. Bagaimana ini, perintah nya MK apa yang dikelurakan apa,” pungkas Herzaki.

Baca juga: Sentil Jokowi, AHY Sebut Anggaran Hanya Membiayai Proyek Mercusuar