Polisikan Tiktoker Bima Yudho, Pengacara Bantah Titipan Pemprov Lampung: Tersinggung Disebut Dajal

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pengacara Gindha Ansori mengaku melaporkan Tiktoker bernama Bima ke Polda Lampung bukan karena mengkritik jalanan rusak, Senin (17/4/2023).

"Kalau kita bicara infrastruktur, saya kira semua daerah juga mengalami hal yang sama. Jadi saya tidak mempersoalkan itu pada prinsipnya," kata Gindha di dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (17/4/2023).

Ia mengaku tak melaporkan Tiktoker lain yang juga menunjukkan kondisi kerusakan beberapa jalan di Lampung. 

"Saya tidak melaporkan yang lain, karena masih dalam batas wajar," ujarnya.

Akan tetapi ada satu hal yang membuatnya memutuskan untuk melaporkan Bima Yudho, yakni kata-kata Tiktoker itu yang dinilainya tak pantas.

"Tapi ketika yang bersangkutan menyebut 'gue berasal dari provinsi yang satu ini dajal' saya merasa ada hal yang direndahkan dalam kesempatan ini," kata Gindha.

Ia mengaku merasa tersinggung dengan kata-kata yang disebut Bima Yudho dalam videonya yang viral di media sosial itu.

"Saya titip itu aja, soal 'gue berasal dari provinsi yang satu ini dajal' sambil dia menunjuk Lampung nggak maju-maju, itu yang kemudian membuat saya merasa tersinggung dan kemudian 'kita sesama lampung kok begitu'," terang Gindha.

Ia pun menampik dugaan dirinya diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk melaporkan Bima.

"Saya melaporkan Bima ini atas nama pribadi, selaku atau sebagai masyarakat putra asli Lampung," ujarnya. 

"Tidak ada kaitannya dengan siapa pun, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung," imbuhnya.

Baca juga: Bima Dipolisikan, Warganet Serbu Instagram KPK: Woy ke Lampung, Tolong!

Bantah Tudingan Laporannya Titipan Pemprov Lampung

Gindha Ansori, pengacara yang melaporkan Tiktoker Bima Yudho ke polisi, mengaku bahwa laporannya itu atas nama pribadi, bukan Pemerintah Provinsi Lampung. 

"Saya melaporkan Bima ini atas nama pribadi, selaku atau sebagai masyarakat putra asli Lampung," ujar Gindha di dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (17/4/2023). 

"Tidak ada kaitannya dengan siapa pun, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung," imbuhnya.