Kenang Pimpin Jakarta, Anies: Tidak Satu pun Pengkritik yang Dilaporkan atau Dipersekusi

SERAMBINEWS.COM - Kenang saat memimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan sebut tidak satu pun pengkritik yang dilaporkan atau dipersekusi selama dirinya menjabat gubernur.

Hal itu disampaikan Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan saat puncak Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (20/5/2023) kemarin.

Menurutnya, negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang membuka ruang pada kritik.

Baca juga: Habis-habisan! Anies Bicara Negara Gagal, Politik Memeras dan Singkirkan yang Beda Pikiran

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menyampaikan, negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, kekuatan anggaran, kekuatan media, bahkan memiliki kekuatan senjata.

"Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan aspirasi dan kata-kata. Jangan sampai, satu hal yang dimiliki oleh rakyat kata-kata, itu pun dilarang untuk diartikulasikan," kata Anies dikutip dari tayangan Kompas TV, Minggu.

Anies mendorong negara mengizinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan.

"Karena itu, bila saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan pada mereka yang mengungkapkan pendapat, maka ke depan justru kita perlu pasal-pasal dalam undang-undang kita, dalam peraturan kita, yang secara tegas dan eksplisit melarang persekusi atas kebebasan berpendapat," ucap Anies.

"Saya juga mengalami ketika tugas di Jakarta, ketika berada di pemerintahan, maka kita menjadi kotak pos, alamat keluhan dan kritik," sambungnya.

Kritik tersebut harus diterima sebagai bagian dari pekerjaan, tidak perlu dituntut apalagi dipersekusi.

"Tidak perlu dituntut, tidak perlu dipersekusi. Dan itu pula yang sama-sama kita laksanakan di Jakarta, tidak ada satupun yang dilaporkan dan dipersekusi," kenang Anies.

Baca juga: Anies: Jangan Pedagang sekaligus Pejabat, sekaligus Pembuat Aturan

Baca juga: Hasil Survei: Anies Baswedan Posisi Terbawah, Peneliti LSI Ingatkan Hasil Pilkada DKI Jakarta

Singgung soal Politik Memeras dan Singkirkan yang Beda Pikiran

Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan juga bicara soal negara gagal, institusi politik memeras dan singkirkan orang yang beda pikiran.

Dalam pidatonya, Anies bercerita tentang sebuah buku yang dibacanya berjudul Why Nations Fail atau kenapa sebuah negara bisa gagal.

Studi tersebut bukan teoritis melainkan kumpulan berbagai peristiwa dan mengambil hikmah apa yang mesti diperhatikan agar sebuah negara bisa terus bangkit ke depan.

"Dan di antara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah dua unsur utama, institusi politik dan institusi ekonomi," kata Anies.

Ketika institusi politik dan ekonomi bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun.

Namun, lanjutnya, bila institusi ekonomi dan politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara pada semua, pelan-pelan negara akan bangkit menjadi kuat dan berkembang.

"Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok," ucap Anies.

Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, ciri institusi politik bersifat memeras adalah kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua.

Negara dengan institusi politik yang memeras dan menyingkirkan memberikan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali pada orang atau kelompok lain.

"Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya, sering dipinggirkan dari arena," kata Anies.

"Institusi politik yang memeras, menyingkirkan ini, sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum, bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk," tambahnya.

Mereka, lanjutnya, menerapkan hukum secara tebang pilih, aturan sering kali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada dalam lingkar kekuasaan.

"Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Ada atau tidak? Jangan sampai ada karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan," ucap Anies lantang.

Kemudian sebaliknya, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua, menjunjung tinggi pilar demokrasi.

Institusi politik yang bersifat melayani akan memberikan kewenangan pada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi dan saling menyeimbangkan.

Sementara Ketua Majelis Syura PKS Dr Salim Segaf Al Jufri menyampaikan Perubahan merupakan suatu keniscayaan.

Hadirnya Koalisi Perubahan untuk persatuan bukan untuk memecah belah namun justru mewujudkan persatuan untuk kemajuan bangsa.

"Arah dari perubahan yang kita inginkan adalah menuju persatuan tidak ingin ada permusuhan," ucap Salim dikutip dari laman resmi PKS.

"Kita saling bergandengan tangan menghadirkan perubahan untuk kemajuan bangsa kita," sambungnya

Menteri Sosial RI pada Kabinet Indonesia Bersatu II itu kemudian menyampaikan tiga pesan kebangsaan yang ditujukan untuk anak bangsa, politisi, dan pejabat publik.

Pada pesannya kepada seluruh anak bangsa, Dr Salim mengajak untuk mencintai negeri dan memberi kontribusi positif untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia.

"Yang pertama adalah pesan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia kita dilahirkan di negeri tercinta ini dan kemungkinan kita akan meninggal pula di negeri ini saya katakan kepada seluruh anak bangsa siapa saja cintai negeri ini, bergandengan tangan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia," ucap Salim.

"Jangan energi dihabiskan untuk stigmatisasi saya pancasila kamu tidak pancasila, semuanya sama, ingin berkontribusi untuk kebaikan bangsa," sambungnya.

Pada pesannya yang kedua ditujukan kepada para politisi, Dr. Salim menyerukan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memperhatikan masyarakat yang masih dalam kesusahan.

"Yang kedua pesan saya untuk para politisi perjuangkan nasib mereka-mereka yang susah, yang miskin, mereka semua anak bangsa ini aspirasi mereka didengar, wujudkan Keinginan mereka," tegas Salim.

"Mereka-mereka yang miskin yang hidupnya pas-pasan yang hidupnya di bawah garis kemiskinan yang masih banyak tinggal di rumah tidak layak huni perhatikan mereka perjuangan kesejahteraannya," sambungnya.

Pada pesannya yang terakhir, ditujukan kepada para pemimpin, Dr Salim mengingatkan pemimpin saat ini berasal dari rakyat, jangan sampai melupakan dan berlaku tidak adil kepada rakyat.

Pesan saya untuk para pemimpin bangsa, saudara lahir dari rakyat dipilih oleh rakyat maka berjuanglah untuk rakyat, jangan ketika terpilih hanya berpikir kepada kelompok-kelompok tertentu itulah demokrasi wujudkan seluruh keinginan rakyat sebab rakyat kita semakin cerdas," tegas Salim.

"Sebagai seorang pemimpin harus yakin di hati saudara sebagaimana sumpah pemuda satu bangsa satu bahasa satu tanah air ketika saudara menjadi pemimpin Cintailah seluruh negeri ini perhatikan mereka dan saudara adalah milik seluruh rakyat Indonesia walaupun di daerah tertentu saudara kalah rakyat tersebut perhatikan mereka

Salim menyebut seorang pemimpin harus memperhatikan seluruh rakyat tanpa terkecuali, tidak hanya memikirkan yang mendukungnya saja.

"Jangan yang mendapatkan perhatian hanya di daerah yang mendapatkan kemenangan saudara harus menjadi memposisikan diri saudara sebagai pemimpin seluruh rakyat Indonesia apapun punya apapun agamanya dimanapun mereka berada," pungkas Salim.

Dalam puncak perayaan Milad 21 PKS, dihadiri sekitar 15.000 anggota dan simpatisan PKS se DKI Jakarta, seluruh unsur pimpinan DPP PKS, turut hadir pimpinan partai Koalisi serta Bakal Calon Presiden RI Anies Baswedan.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS