Aceh Raih Penghargaan sebagi Provinsi Paling Transformatif Se-Indonesia

SERAMBINEWS.COM - PEMERINTAH Aceh meraih penghargaan tertinggi sebagai provinsi paling transformatif se-Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) RI.

Penghargaan itu diserahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yang diterima Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir Mawardi, mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.

Penyerahan penghargaan itu berlangsung dalam acara Anugerah Merdeka Belajar Tahun 2023 di Gedung Trimurti, Prambanan, Yogyakarta, pada Senin (29/5/2023).

Pemerintah Aceh meraih penghargaan tersebut karena dinilai sudah berhasil meningkatkan penyerapan lulusan SMK dengan mendorong terbentuknya Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) serta penerapan teaching factory dalam pembelajaran pada SMK di Aceh.

Kadis Pendidikan Aceh, Drs Alhudri MM, melalui Pelaksana Harian (Plh), Dr Asbaruddin Meng, yang hadir mendampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, mengatakan, Aceh memperoleh penghargaan tertinggi pada kategori transformasi pendidikan vokasi.

“Alhamdulillah kita memperoleh penghargaan ini dari Kemendikbudristek RI. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pj Gubernur Aceh atas dukungannya, Kadis Pendidikan Aceh (Drs Alhudri MM), UPTD PTKK, para Kacabdin, dan seluruh warga SMK di seluruh Aceh,” ucap Asbaruddin.

Asbaruddin yang juga Kabid SMK Dinas Pendidikan Aceh ini menyampaikan, penghargaan itu diperoleh dalam acara yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei.

Hardiknas sendiri merupakan momentum untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara bagi dunia pendidikan Indonesia.

Falsafah dan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan landasan yang mendasari terobosan Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek.

Dalam tiga tahun terakhir, kata Asbaruddin, Kemendikbudristek sudah meluncurkan 24 episode Merdeka Belajar yang berfokus pada transformasi sistem pendidikan Indonesia, khususnya pada aspek pembelajaran, pendanaan dan pengelolaan.

Lebih lanjut, Asbaruddin menuturkan, ada 68 SMK Negeri di Aceh yang sudah berstatus BLUD.

Walaupun demikian, usaha Dinas Pendidikan Aceh tidak berhenti, masih tersisa 85 SMK Negeri yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ia berharap, ke depan mampu menjadikan semua SMKN di Aceh berstatus BLUD.

“Pelaksanaan program-program belajar pada SMK di Aceh diatur pula dalam Pergub Aceh yang mendorong teaching factory (pembelajaran berbasis pab[1]rik) di unit produksi SMK dan diberi payung hukum BLUD (badan layanan umum daerah),” pungkas Asbaruddin. (*)