Pelanggaran HAM Rumoh Geudong Didata Kembali, Begini Penjelasan Mahfud MD Saat di Pidie

saat ini pendataan korban pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong sebagai tahap pertama yang telah didata Komnas HAM hingga Desember 2023. 

Laporan Muhammad Nazar I Pidoe

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan, korban pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong yang terjadi saat Aceh ditetapkan sebagai DOM, yang korbannya masih tercecer akan didata kembali oleh negara. 

Saat ini, negara hanya memprioritaskan terhadap jumlah korban Rumoh Geudong yang datanya telah dilaporkan Komnas HAM, sekaligus data itu telah diumumkan Komnas HAM pada tahun 2018. 

" Nanti akan didata kembali korban pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong. Negara tentunya akan menyelesaikan nantinya terhadap korban pelanggaran HAM berat, yang belum didata," kata Menko Polhukam, Mahfud MD, kepada awak media saat berkunjung ke Rumoh Geudong di Gampong Bili Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, Senin (26/6/2023).

Baca juga: Rumoh Geudong: Memori Kolektif Aceh dan Janji Para Presiden – Bagian II

Menurutnya, saat ini pendataan korban pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong sebagai tahap pertama yang telah didata Komnas HAM hingga Desember 2023. 

Korban pelanggaran HAM berat yang telah dilaporkan Komnas HAM akan direhabilitasi, dengan dilakukan pemenuhan dan pemulihan terhadap hak-hak korban sebagai korban pelanggaran HAM berat. 

Dikatakan, jumlah korban pelanggaran HAM berat Rumoh Geudong yang direhabilitasi itu berdasarkan data diserahkan Komnas HAM. 

Data yang diserahkan itu yang kemudian divalidasi oleh tim.

" Itu saja dulu jumlah korban yang direhabilitasi negara, korban yang lain nanti saja didata ulang," kata Mahfud MD, didampingi Pejabat (Pj) Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, yang ikut hadir berkunjung ke Rumoh Geudong.

Baca juga: Sesmenko: Tangga Beton di Rumoh Geudong tak Dihilangkan, Sumur Hanya Ditutup Sementara

Ia menjelaskan, tragedi Rumoh Geudong yang terjadi pada tahun1889, yang telah berusia 34 tahun peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi.

Namun, saat itu belum lahirnya Undang-Undang HAM. 

Menurutnya, Undang-Undang HAM baru lahir pada tahun 1999. Sementara peradilan HAM baru lahir pada tahun 2000.

Sehingga korban pelanggaran HAM berat Rumoh Geudong yang direhabilitasi negara harus ditetapkan Komnas HAM.

Dan, Komnas HAM baru memutuskan bahwa di Rumoh Geudong terjadi pelanggaran HAM berat pada tahun 1989. 

Artinya penetapan Komnas HAM sepuluh tahun setelah iklim reformasi terjadi di Indonesia. 

Kata Mahfud MD, berdasarkan undang-undang, bahwa negara tidak bisa menyatakan pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong, jika Komnas HAM tidak menetapkan sebagai pelanggaran HAM berat terhadap korban. 

" Jadi baru ditetapkan Komnas HAM pelanggaran HAM berat pada tahun 2018, yang saya nilai penetapan itu sudah sangat cepat.

Jika adanya yang belum mengetahui kok prosesnya begitu cepat, ya karena penetapannya baru dilakukan tahun 2018," tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini negara memproses non yudisial terhadap pemulihan hak-hak korban yang mengalami pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong.

Sementara proses penyelesaian yudisial dilakukan di pengadilan. 

Disinggung relevan ketika data yudisial digantikan penyelesaian dengan non yudisial. Jawab Mahfud MD, data non yudisial tidak bisa menggantikan yudisial.

Dengan demikian, proses penyelesaian terhadap korban pelanggaran HAM berat tidak terganggu.

" Masalah yudisial menjadi wewenang Komnas HAM dengan Jaksa Agung bersama DPR nantinya. Memang peristiwa DOM terjadi tahun 1989 hingga 1998. 

Komnas HAM baru menetapkan tahun 2018. Di mana penanganan pelanggaran HAM berat, yang waktu itu yang mengurus pemerintah daerah," pungkasnya. (*)