Pemkab Aceh Barat Gelar Rakor Rembuk Stunting Rumuskan Intervensi Gizi Spesifik

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder untuk merumuskan intervensi gizi spesifik guna mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi saintifik untuk mengatasi penyebab tidak langsung stunting.

Hal tersebut diungkapkan Pj Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi saat membuka langsung rapat koordinasi (Rakor) tingkat kabupaten (rembuk stunting) sekaligus mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Aceh Barat di Aula Cabang Dinas Pendidikan wilayah Aceh Barat, Selasa (4/7/2023).

Selain itu, rakor itu juga untuk menyusun berbagai program, serta membangun kesepakatan bersama guna menurunkan angka stunting di daerah tersebut.

"Ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Aceh Barat dengan melibatkan seluruh komponen terkait dalam hal penanganan stunting, sekaligus menjadi langkah dalam menentukan arah kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat," ujar Mahdi.

Menurutnya, percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat harus dimulai dengan adanya data terbaru dan akurat tentang jumlah pasti anak penderita stunting.

Sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan dan intervensi yang tepat agar prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Barat bisa segera diturunkan secara masif.

Rembuk stunting dan pengukuhan TPPS Aceh Barat tersebut merupakan tindak lanjut dari program Pemerintah Pusat dalam upaya menurunkan angka prevalensi stunting nasional hingga di bawah 14 persen, pada tahun 2024 mendatang.

Acara ini diikuti sebanyak 200 peserta dari seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari TPPS tingkat kabupaten, kecamatan, desa, perguruan tinggi, hingga lembaga swadaya masyarakat.

"Ini butuh kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak dan yang terpenting adalah tindak lanjutnya. Saya meminta kepada TPPS ini bersama komponen terkait lainnya agar rutin menggelar rapat koordinasi sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja yang selama ini telah dilaksanakan, serta mencari solusi terhadap setiap permasalahan yang kerap dihadapi di lapangan," pinta Mahdi.

Di samping itu, dirinya juga mendorong TPPS Aceh Barat untuk terus melakukan berbagai langkah melalui penanganan spesifik maupun saintifik.

Di samping upaya-upaya yang telah dilaksanakan selama ini, seperti membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), launching Program Dahsyat, Rumah Gizi Gampong (RGG), melakukan pendampingan kepada calon pengantin dengan melibatkan KUA kecamatan, hingga pencanangan bapak, bunda asuh anak stunting.

Plt Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh diwakili Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Drs Saflawi mengapresiasi Pemerintah Aceh Barat yang sangat concern dalam upaya menyamakan persepsi untuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting, khususnya di Aceh Barat.

Menurutnya, penanganan stunting ini harus dimulai dari hulu, yakni dengan menangani keluarga yang berisiko stunting serta melakukan penanganan terhadap wilayah kumuh yang sanitasinya tidak layak.

"Fokus kita nanti ada lima sasaran, di antaranya calon pengantin, ibu hamil, ibu balita, anak balita, dan keluarga balita,” urai dia.

“Ini bukan pekerjaan mudah, untuk itu butuh perhatian bersama dan sinergitas dari seluruh stakeholder sehingga percepatan penurunan stunting yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat bisa dilaksanakan secara maksimal," tutup Saflawi.(*)