2 Anak Pahlawan Gugat Prabowo Usai Tempat Tinggal Diambilalih Kodam Jaya, Kemenhan: Kami Kooperatif

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anak dari dua pahlawan kemerdekaan menggugat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur terkait pengambilalihan tempat tinggal oleh Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya.

Gugatan dengan nomor perkara 330/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM itu didaftarkan oleh anak dari Kol (Purn) Ir Imam Soekoto dan Letkol (Purn) E. Juwono pada tanggal 12 Juni 2023 dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum.

Selain Prabowo Subianto, Panglima Kodam (Pangdam) Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Mohamad Hasan dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Dony Novantoro juga menjadi tergugat II dan tergugat III.

“Bahwa status tanah yang ditempati oleh almarhum Imam Sokoto dan almarhum E Juwono beserta para penggugat selaku anak-anaknya adalah tanah negara,” ujar Kuasa Hukum para penggugat, Priyanto kepada Kompas.com, Kamis (13/7/2023).

Dalam surat permohonan gugatan ini, anak dari Imam Soekoto yang merupakan pejuang perang kemerdekaan RI hingga akhir tahun 1949, Adam Wahyudi menjadi penggugat I.

Priyanto menyampaikan, Imam Soekoto merupakan anak bangsa yang telah berjasa dalam bidang pembangunan negara.

Ia mengatakan, Imam pernah menjadi pembantu Menteri Binamarga urusan perencanaan dan pelaksanaan sejak 1 Oktober 1965.

Kemudian, Asisten Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik urusan pengawasan operasi sejak tanggal 14 Juni 1966.

Imam juga pernah menjabat sebagai Komando Pelaksana Proyek Jalan Raya (Kopel Projaya) pada Departemen Pekerjaan Umum dari tahun 1966 sampai dengan 1970.

Dalam periode ini, Imam terlibat langsung dalam Pembangunan Djakarta Bypass sepanjang 18 KM dari Cililitan sampai Tanjung Priok.

Dia juga memimpin pembangunan jalan Pantura ruas Bekasi- Cirebon yang dilanjutkan pembangunan jalan Trans Kalimantan Barat ruas Singkawang - Bengkayang.

Tak hanya itu, purnawirawan kolonel ini juga diangkat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Departemen Pekerjaan Umum RI pada tanggal 5 Juni 1978.

Imam dianugerahi Satyalantiana Peristiwa aksi militer kesatu dan aksi militer kedua dan mendapatkan banyak tanda penghargaan atas jasanya untuk bangsa dan negara.

Adapun Imam meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1992. Sementara, istrinya atau ibu dari pengguat I bernama Niken Utami meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2005.

Menurut, Priyanto, sebagai mantan Irjen Departemen Pekerjaan Umum, Imam meninggalkan rumah warisan satu-satunya yang juga ditempati oleh penggugat I.

Rumah itu terletak di JI. Slamet Riyadi Nomor 27 RT.005 RW.004, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur yang kini ingin diambilalih oleh Kodam Jaya.

Baca juga: Baliho Prabowo-Jokowi Muncul di Sejumlah Wilayah Indonesia, Ini Reaksi PDIP dan Gerindra

Sementara itu, anak dari Letkol (Purn) E. Juwono, R Bernardus Heddy merupakan penggugat II dalam perkara ini.

Juwono dianugerahkan sebagai pahlawan atas jasanya dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan RI setelah berjasa untuk Indonesia pada tanggal 10 Nopember 1958.

Orang tua penggugat, meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 1992 dan Ibu pengguat II Susana Swartini telah meninggal dunia lebih dahulu tanggal 9 Juni 1979.

Senasib dengan Imam, Letkol (Purn) E. Juwono juga meninggalkan warisan berupa rumah yang terletak di JI Slamet Riyadi Nomor 25 RT.005 RW.004, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur.

Selain anak dari seorang Pahlawan, R Bernardus Heddy sendiri juga pernah mendapatkan tanda kehormatan bintang jasa dari Presiden Soeharto.

Ia dinilai telah berjasa besar terhadap Negara dan Bangsa Indonesia setelah berhasil menggagalkan pembajakan pesawat Garuda DC-9 "Woyla".

“Bahwa para penggugat telah menempati rumah warisan peninggalan orang tuanya sejak lahir hingga saat ini sudah lebih dari 50 tahun rumah tersebut masih ditempati oleh para penggugat,” jelas Priyanto.

Adapun berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan, seorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.

Pendaftaran tersebut pun telah dilakukan oleh para penggugat. Namun ditolak oleh tergugat III dalam hal ini Kantor Pertanahan Jakarta Timur lantaran pihak Kemenhan lebih dulu melakukan pendaftaran.

Sementara pendaftaran hak atas tanah oleh Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu tidak diberitahukan kepada para penggugat.

“Padahal, para tergugat sangat patut dan layak untuk mendapatkan rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh penggugat tanpa adanya upaya pengosongan dari tergugat II (Kodam Jaya),” kata Priyanto.

Baca juga: Prabowo Janji Jika Terpilih Jadi Presiden Bakal Lanjutkan Program Jokowi: Berilah Kepercayaan

Kemenhan: Kami Kooperatif, Hormati Proses Hukum

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan akan kooperatif dengan menghormati dan mengikuti proses hukum atas gugatan perdata dari dua anak pahlawan kemerdekaan terkait pengambilalihan tempat tinggal oleh Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya.

Gugatan dengan nomor perkara 330/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM itu didaftarkan oleh anak dari Kol (Purn) Ir Imam Soekoto, Adam Wahyudi dan Letkol (Purn) E. Juwono, R Bernadus Heddy pada tanggal 12 Juni 2023 dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum.

Dalam gugatan ini, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan (Menhan), Panglima Kodam (Pangdam) Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Mohamad Hasan, dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur Dony Novantoro menjadi pihak yang tergugat.

"Menyikapi gugatan perdata tersebut Kementerian Pertahanan akan bersikap kooperatif dengan menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlaku," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal (Karo Humas Setjen) Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha kepada Kompas.com, Jumat (14/7/2023).

Edwin menyampaikan, perkara ini terjadi setelah Kodam Jaya/Jayakarta melaksanakan penertiban Rumah Negara Ksatrian Berland lantaran masih ada tujuh kepala keluarga (KK) penghuni yang tidak memiliki hak tinggal yang tidak bersedia keluar dari kompleks perumahan dinas tersebut.

Atas penertiban rumah negara tersebut, ia mengatakan, lima KK dari tujuh KK akhirnya bersikap kooperatif dan mematuhi peringatan.

Namun, dua KK, yakni Adam Wahyudi dan R. Bernadus Heddy mengabaikan peringatan tersebut.

"Keduanya memaksa tetap tinggal dengan alasan mereka merasa masih berhak menempati Rumah Negara tersebut," ujar Edwin.

"Mereka merasa berhak tinggal di kompleks tersebut karena telah tinggal secara turun temurun dari orang tuanya," ucap dia.

Adapun Adam Wahyudi menempati rumah dinas secara turun temurun dari orang tuanya Alm. Kol. Purn Ir. Imam Soekoto Mangoensoediro sejak tahun 1957.

Sementara itu, R. Bernadus Heddy yang menempati rumah dinas secara turun temurun dari orang tuanya Alm. Letkol (Purn) E. Juwono.

Menurut Edwin, alasan mereka bertahan menempati rumah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bahkan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembinaan Rumah Negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Adapun Pasal 61 Permenhan menyatakan, hak menempati Rumah Negara berakhir apabila anggota yang bersangkutan pensiun atau meninggal dunia.

"Mereka diberikan waktu maksimal enam bulan sejak penerbitan surat pencabutan izin menempati rumah dinas karena pensiun atau meninggal dunia," kata Edwin.

Edwin menegaskan, ketentuan ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana diubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

Misalnya, dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa penghunian rumah negara hanya dapat diberikan kepada pejabat negara atau pemerintah, dalam hal ini pegawai negeri atau anggota TNI.

Selain itu, Pasal 8 memberikan syarat bahwa penghuni juga harus memiliki surat izin penghunian.

Kemenhan pun menilai, Kodam Jaya sesuai prosedur melakukan penertiban dengan didahului telah tiga kali mengirimkan surat peringatan kepada para penghuni untuk mengosongkan rumdis lantaran sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.

"Namun ternyata masih ada dua KK yakni Adam Wahyudi dan R. Bernadus Heddy yang tidak mengindahkan peringatan tersebut," kata dia.

Baca juga: VIDEO - Polres Bireuen Gotong Royong Massal Bersama TNI dan Masyarakat

Baca juga: Sedihnya Eks Panglima TNI Andika Perkasa Tahu Tgk Bantaqiah Dibantai Sadis: Orang Ini Gak Mungkin

Baca juga: VIDEO VIRAL Kena Hipnotis, Driver Taksi Online Jadi Korban Penjambretan, Modus Pinjam Telepon

Sudah tayang di Kompas.com: Tempat Tinggal Diambilalih Kodam Jaya, 2 Anak Pahlawan Gugat Menhan Prabowo Subianto