Vladimir Putin Sahkan Undang-undang Anti-LGBT, Dilarang Mngubah Jenis Kelamin

SERAMBINEWS.COM - Presiden Rusia, Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang melarang perubahan gender di Rusia, Senin (24/7/2023).

Undang-undang itu melarang intervensi medis yang bertujuan untuk mengubah jenis kelamin seseorang dan mengubah rincian gender dalam identitas seseorang.

Aturan yang melarang perubahan jenis kelamin ini berlaku baik resmi atau pun secara medis.

Aturan juga melarang mengubah jenis kelamin seseorang dalam dokumen resmi atau catatan publik.
Laporan Associated Press seperti dilansir The Guardian, pengesahan aturan yang dikenal sebagai undang-undang anti-LGBT ini merupakan pukulan lebih lanjut bagi komunitas LGBTQ+ yang diperangi Rusia.

Undang-undang itu disahkan dengan suara bulat oleh kedua majelis parlemen Rusia.

Secara terang, aturan melarang "intervensi medis apa pun yang bertujuan mengubah jenis kelamin seseorang".

Aturan juga melarang mengubah jenis kelamin seseorang dalam dokumen resmi atau catatan publik.

Satu-satunya pengecualian adalah intervensi medis untuk mengobati kelainan bawaan.

Baca juga: VIDEO Katedral di Kota Odesa yang Dilindungi UNESCO Hancur Terkena Serangan Rusia

Dengan pengesahan aturan ini, undang-undang ini secara otomatis membatalkan pernikahan di mana seseorang telah "berubah jenis kelamin".

Selain itu, aturan ini juga melarang orang transgender menjadi orang tua asuh atau angkat.

Larangan itu dikatakan berasal dari program pemerintahan di Kremlin untuk melindungi apa yang dipandang sebagai "nilai-nilai tradisional" negara itu.

Anggota parlemen mengatakan undang-undang itu untuk melindungi Rusia dari "ideologi anti-keluarga barat".

Dalam beberapa nilai-nilai yang dianut Rusia, transgender dipandang sebagai paham "setanisme murni".

Tindakan keras Rusia terhadap orang-orang LGBTQ+ dimulai satu dekade lalu ketika Vladimir Putin pertama kali memproklamasikan fokus pada “nilai-nilai keluarga tradisional”, yang didukung oleh gereja Ortodoks Rusia.

Pada 2013, Kremlin mengadopsi undang-undang yang melarang dukungan publik apa pun atas "hubungan seksual nontradisional" di antara anak di bawah umur.