VIDEO Menkeu Pertanyakan Kenapa Bimtek Keuchik Keluar Daerah dan Pelaksana EO Luar Aceh

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga mempertanyakan kenapa bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti keuchik di Aceh ke luar daerah, pelaksananya atau Event Organizer (EO) dari luar Aceh.

Padahal seharusnya bimtek itu dapat dilaksanakan oleh keuchik itu sendiri, tanpa harus melibatkan EO dari Luar Aceh, sehingga dananya lebih efisien.

Hal itu disampaikan Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau yang lebih dikenal Haji Uma kepada Serambinews.com, Kamis (27/7/2023), seusai mengisi workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

Workshop itu diadakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Aceh, di Aula Kantor Bupati Aceh Utara di Landing Kecamatan Lhoksukon.

Selain Haji Uma, narasumber lain dalam kegiatan itu, Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Kemendes PDTT, Agus Kuncoro, SSos, MSi.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Selanjutnya, Izzarul Haq MFin dan Koordinator Pengawas APD 2 Perwakilan BPKP RI Provinsi Aceh Jumadi Selian, AK CA, dengan moderator Andrea Zulfa PhD, Inspektur Aceh Utara.

Haji Uma mengaku juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, terkait dengan Bimtek yang diikuti keuchi dari Aceh, EO-nya dari luar Aceh.

Karena kalau bimtek tersebut dilaksanakan oleh EO, tentunya kata Haji Uma ada keuntungan akan yang diambil dari dana tersebut.

Menurut Haji Uma, ada dua hal yang harus diperhatikan keuchik dalam mengikuti bimtek, yang pertama feed back (hasil) didapat keuchik dan kedua keilmuan dan kompetensi atau output yang akan diperoleh oleh keuchik itu sendiri.

Tapi kalau harus berangkat keluar daerah untuk mempelajari sesuatu hal yang tidak ada di sini, dan potensial untuk dikembangkan di Aceh, itu tidak ada masalah (mengikuti di luar Aceh), selama anggaran itu proporsional dan wajar.

Haji Uma juga menyampaikan dirinya sudah pernah meminta BPKP untuk minta transparansi penggunaan dalam kegiatan bimtek yang dilaksanakan EO ini.

Haji Uma mengaku banyak mendapat keluhan dari keuchik terkait pelaksana bimtek tersebut.

Karena itu pihaknya sekarang sedang berupaya mengajukan rancangan Undang-undang otonomi desa, supaya keuchik lebih mandiri dalam mengelola anggaran, memiliki power dan kekuatan dalam mengelola dana desa.

Jadi keuchik tidak perlu takut dan harus mandiri. Karena itu Haji Uma mengajak keuchik untuk sadar hukum, harus berani dan maju pemikiran untuk menyelamatkan masyarakat dan desa. (*)

VO: Suhiya Zahrati
Editor Video: Muhammad Aulia