Dukungan Kelompok Tani PT Ensem Abadi Diduga Double, PT Samira Makmur Sejahtera Ajukan Keberatan

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - PT Samira Makmur Sejahtera (PT SMS) mengajukan keberatan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), terkait adanya dugaan tumpang tindih dukungan (Double dukungan) dari kelompok tani pemasok bahan baku TBS kelapa sawit ke Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) PT Ensem Abadi yang berlokasi di Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Abdya. 

Pasalnya, dari 19 kelompok tani yang memberi dukungan pemasok bahan baku TBS kelapa sawit untuk PT Ensem Abadi, sebanyak 15 diantaranya telah terlebih dulu memberi dukungan kepada PT Samira Makmur Sejahtera yang berlokasi di Desa dan kecamatan yang sama.

"Berdasarkan hal tersebut, kami mengajukan keberatan," kata Direktur Utama PT SMS, Syahrial kepada Serambinews.com, Senin (09/08/2023).

Diungkapkan Syahrial, pihaknya (PT.SMS) telah melayangkan surat keberatan atas dugaan dukungan ganda dari petani pasokan bahan baku TBS kelapa sawit tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), drh Nasruddin dengan nomor : 001/DIRUT-SMS/XII/2022 tertanggal 21 Desember 2023.

"Surat dengan tembusan kepada Pj Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Pj Bupati Abdya, Ketua DPRK Abdya, Kepala Dinas Perkebunan Aceh dan DPMPTSP Aceh tersebut hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), drh Nasruddin," ungkap Syahrial.

Dalam surat tersebut, jelas Syariah, pihaknya menguraikan sebanyak enam poin, diantaranya, berdasarkan surat pernyataan tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor :023/PT.SMS/XII/2020 dengan kelompok Tani perkebunan Kepala sawit yang berjumlah 12.679 Ha untuk PT Samira Makmur Sejahtera sudah disetujui dan ditandangani oleh drh Nasruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Barat Daya. 

Poin kedua, diterangkan bahwa luas wilayah perkebunan sawit di Kabupaten Abdya saat ini sebesar 19.000 Hektar, sebagian (6.200 hektar) pasokan bahan baku TBS -nya sebelumnya sudah diserahkan untuk PMKS PT Mon Jambe yang sudah beroperasi. Maka dapat dipastikan kebun kelapa sawit untuk PT SMS yang berada di wilayah Abdya sudah cukup dan terpenuhi untuk operasional. 

Poin ketiga, bahwa dengan adanya persetujuan baru dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Abdya terhadap pihak lain yang sudah ditandatangani, menurutnya jelas telah membuat jumlah pasokan TBS untuk PT SMS terganggu. Oleh karena itu, pihaknya sangat keberatan terhadap dukungan yang telah dikeluarkan tersebut.

"Dimana sebelumnya komitmen penuh Pemerintah Abdya untuk mendukung investasi ini adalah komitmen kemitraan untuk menjaga iklim investasi atas apa yang telah dilaksanakan oleh PT Samira Makmur Sejahtera," paparnya. 

Selanjutnya, pada Poin ke empat diterangkan bahwa, berdasarkan Permintaan Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang pedoman penetapan harga tandan buah segar Kelapa sawit produksi perkebunan mengharuskan pihaknya melakukan kemitraan usaha atas dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 

"Prinsip ini diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan berdasarkan hal tersebut tentu jumlah luasan perkebunan sawit milik masyarakat harusnya menjadi pertimbangan bagi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Abdya sebelum menyerahkan dukungan kepada pihak lain," terangnya. 

Karena itu, dalam surat tersebut, Syahrial mengaku sangat keberatan dan mengajukan protes sebagai salah satu pihak yang sudah mulai dan terlebih tahulu menjalankan investasinya di Kabupaten Aceh Barat Daya. Poin kelima diterangkan, berdasarkan fakta tersebut, PT SMS mempertanyakan maksud dan tujuan atas dukungan pasokan bahan baku TBS yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Abdya untuk Pabrik PT Ensem yang akan dibangun di Gampong Lama Tuha, tepatnya berdekatan dengan PMKS PT Samira Makmur Sejahtera. 

Pada poin enam, Direktur Utama PT Samira Makmur Sejahtera mengatakan, melihat dari data yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Abdya dan dukungan kebun masyarakat dan kelompok untuk pasokan TBS kepada PT Ensem persis sama (dukungan ganda) dengan dukungan yang sebelumnya telah diserahkan kepada PT SMS. 

"Oleh karena itu, kami merasa keberatan dan mengajukan protes dan meminta ditinjau ulang, apabila ini tetap berlangsung dan dukungan ini tidak mendapat tanggapan maka kami akan melakukan proses lanjutan sebagaimana aturan hukum yang berlaku," tulis Syahrial dalam surat tersebut. 

Syahrial juga menjelaskan bahwa dukungan untuk PT SMS sudah duluan disetujui, yakni pada tanggal 21 Desember 2020. Sedangkan, dokumen surat perjanjian pasokan bahan baku TBS untuk PT Ensem Abdi disetujui tanggal 30 Agustus 2021. "Artinya duluan kita (PT.SMS), tapi kenapa kemudian dengan nama - nama kelompok tani yang sama juga dikeluarkan dukungan untuk PT Ensem Abadi," tanya Syahrial. 

Atas persoalan tumpang tindihnya dukungan tersebut lah, kata Syahrial, pada tanggal 21 Desember 2022, pihaknya telah mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, drh Nasruddin, namun keberatan tersebut hingga kini belum ditanggapi oleh Kepala Dinas terkait. 

"Dukungan lahan untuk ketersediaan bahan baku untuk PT SMS seluar 12.000 hektar. Saya sengaja mengambil luasnya lahan sebanyak itu karena rencananya PT SMS akan melakukan peningkatan kapasitas dari 30 ton / jam menjadi 45 ton/jam. Jadi kalau lahan ini dicaplok untuk dukungan Perusahaan lain maka kebutuhan pasokan TBS untuk PT SMS tidak mencukupi lagi. Ini yang membuat saya keberatan, bukan monopoli," pungkasnya.

Penjelasan Pak Kadis 

Terkait dengan komplain Direktur Utama PT Samira Makmur Sejahtera tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), drh Nasruddin yang dikonfirmasi Serambinew.com secara terpisah, Senin (28/08/2023) mengaku pihaknya tidak perlu menanggapi surat tersebut karena menurutnya dukungan untuk PT SMS sudah memenuhi syarat yang ditentukan.

"Luas lahan perkebunan kelapa sawit kita di Abdya lebih kurang hampir 20.000 Ha, sedangkan syarat untuk satu PKS seluas 6.000 Ha. Jadi ketika ada sebagian memberi dukungan kepada PT Ensem Abadi, saya pikir tidak mengurangi syarat dukungan untuk PT SMS," terang drh Nasruddin.

Apalagi, lanjutnya, dengan semakin banyaknya PKS di Abdya akan semakin menguntungkan masyarakat dan daerah, dimana penyerapan tenaga kerja akan bertambah, nilai jual TBS kelapa sawit juga akan lebih bersaing, dan PAD juga akan lebih meningkat dengan hadirnya perusahaan lain. "Artinya, masyarakat petani diuntungkan, penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah, PAD juga akan lebih meningkat," jelasnya. 

Diterangkannya, dengan luas lahan hampir mencapai 20.000 Ha dengan jumlah produksi rata - rata 1.500 ton/ hari, sangat memungkinkan ditambahnya PKS di Abdya. Apalagi, tambahnya, secara izin PT Ensem Abadi sudah lengkap. "Pemkab memberi dukungan itu karena dengan hadirnya beberapa PKS di Abdya, akan dapat menampung tenaga kerja dan bersaingnya harga pembelian TBS kelapa sawit serta bisa meningkatkan PAD," terangnya. 

Sebab, lanjut Nasruddin, dengan hanya dua PKS yang ada di Abdya saja masih banyak TBS kelapa sawit Abdya yang dijual ke luar daerah, kondisi ini tentu sangat merugikan petani dan daerah. "Dengan harga persaingan yang ketat tentu hasil TBS kelapa sawit kita tidak perlu lagi dibawa keluar daerah dan PAD dari perusahaan juga tentu untuk daerah," pungkasnya.(*)

Baca juga: Krueng Trang Diduga Tercemar Limbah Pabrik Sawit, Tim DLH Nagan Raya Ambil Sampel Air

Baca juga: Masih Layakkah Rawa Tripa sebagai Habitat Orangutan?