Bertemu Menpora Bahas PON 2024, Sekda Bustami Hamzah: Aceh Masih Kekurangan Dana Rp 1,26 Trilliun

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut dipastikan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Pesta empat tahunan tersebut direncanakan dihelat pada 9 September 2024.

Walaupun pelaksanaannya nanti bersamaan dengan tahapan Pemilu 2024.

Hal ini diketahui setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo menerima audiensi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumut di Ruang Kerjanya Lantai 10, Kemenpora RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).

Pemerintah Aceh dalam audiensi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh, Bustami Hamzah, Kepala Bappeda, T Ahmad Dedek, dan Kepala Dinas Perkim, Muhammad Adam.

Bustami Hamzah dalam pertemuan tersebut menyampaikan pemaparan terkait kesiapan venue untuk perhelatan olahraga nasional tersebut.

"Aceh siap menyambut PON 2024," kata Bustami.

Baca juga: Sukseskan PON 2024, Pj Gubernur Aceh Usul 6 Venue Baru, Saat Terima Kunjungan Menpora dan Rombongan

Baca juga: KONI Pusat Tinjau Venue Cabor PON 2024 di Aceh Timur, Diproyeksikan Sepak Takraw & Panjat Tebing

Baca juga: Jantho Ditetapkan Sebagai Tuan Rumah Cabor Kurash PON XXI, Iswanto: Kita Siap Menjalankan Amanah

Baca juga: Keren! Tim Futsal Pelatda PON Aceh Segel Titel Juara Trofeo Kemerdekaan, Sapu Bersih 4 Kemenangan

Bustami mengungkapkan, untuk persiapan PON di Aceh masih berjalan sesuai dengan rencana.

Ia memastikan tidak ada kendala berarti yang dihadapi terutama mengenai venue.

"Pada intinya, kita sudah siapkan venue yang akan dipertandingkan, namun masih membutuhkan perhatian dari pusat dan pada hari ini kita melaporkan perkembangannya kepada Bapak Menpora untuk mendapatkan arahan selanjutnya," katanya.

Namun kendati demikian, Aceh sendiri, kata Bustami, hingga saat ini masih mencari solusi bersama terkait dengan kendala di sektor kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Memang masih ada beberapa catatan yang harus kita carikan solusinya, baik venue dan penyelenggaraan. Terutama soal penyelenggaraan sehingga bisa menjadi domainnya pusat nantinya,” jelasnya.

Ini karena penyelenggaraan tersebut akan memakan banyak biaya.

Hasil analisis Pemerintah Aceh biayanya untuk hingga sampai tahap penyelenggaraan masih kurang sebanyak Rp 1,26 trilliun lebih.

"Hal ini disebabkan perhelatan tersebut sangat berdekatan dengan Pemilu 2024, sementara kita (Daerah) diwajibkan menyisakan anggaran 40 persen untuk Pemilu mendatang," katanya.

Maka sebab itu, Sekda Aceh meminta agar dicarikan solusi bersama agar acara yang ditunggu-tunggu tersebut bisa berjalan dengan lancar.

"Kita harus diskusi, kita cari solusi bersama-sama, Aceh pada intinya sangat siap dengan agenda ini," katanya.

Sementara Menpora, Dito Ariotedjo menyarankan Aceh-Sumut untuk membuat sebuah forum komunikasi terkait PON 2024.

"Di mana pembahasan didalam itu yakni mengenai apa yang perlu ditambah," katanya.

Sehingga dengan ada pembahasan PON yang komprehensif diharapkan bisa ketahuan apa saja yang kurang hingga pihaknya bisa menyampaikannya kepada Presiden.

"Jadi siapkan pegangan yang paling kuat, Venue relatif tidak ada masalah, namun penyelenggaraannya yang mungkin perlu dibahas lagi," ujarnya.

Optimisme ini, kata Dito, juga jauh-jauh sudah disampaikan. Pemerintah harus berkontribusi maksimal.

"Mengenai kekurangan itu nanti kita review, saya ingin forum tersebut ada dan dilaksanakan dengan cepat supaya kita bisa cepat melapor ke Presiden," ujarnya.

Untuk diketahui selain Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumut, juga hadir Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr Drs Agus Fatoni MSi.

Di mana dalam kesempatan itu, Fatoni juga menjelaskan, kesiapan Aceh dan Sumut dalam menghadapi pelaksanaan PON 2024.

Aceh, kata Fatoni, sebelumnya juga sudah melakukan diskusi dengan pihaknya mengenai penggelaran tersebut.

"Kemarin kita juga diskusi, Aceh begitu sangat siap sama halnya dengan Sumut," katanya.

Namun yang menjadi kendala, kata dia, yakni mengenai anggaran dalam penyelenggaraan ke depan.

"Oleh sebab itu teman-teman meminta dicari solusi Pak Menteri, apa ada yang dikurangi, atau ada yang mau ditambah dari APBN, " katanya.

Misal, kata Fatoni, ada anggaran dari Kemenpora, atau arahan dari Presiden langsung untuk penambahannya.

"Yang kita tau anggaran dari APBN itu kan cuma di Kementerian PUPR ya, mungkin disini bisa kita cari support lainnya," ujarnya.(*)

Baca juga: Softball dan Hapkido Batal Dipentaskan di Lhokseumawe Saat PON 2024, Dipindah ke Banda Aceh

Baca juga: Pengurus IKASI Aceh Resmi Dilantik, Target Dua Medali Emas PON 2024

Baca juga: APAM Demo di Simpang Lima Banda Aceh, Minta Pemerintah Pusat Segera Bangun Venue PON 2024 di Aceh

Baca juga: Bahas Venue PON Aceh-Sumut, Pj Gubernur Bertemu Menteri PUPR RI, Begini Tanggapan Basuki Hadimuljono