Partai Aceh Tanggapi Kasus Kartel Tramadol yang Banyak Libatkan Pemuda Aceh 

"Kenapa banyak putra Aceh yang terjebak dalam sistem kartel? Ini lebih kepada jebakan-jebakan jaringan premanisme yang pasti memiliki sistem rekruitmen untuk pemasaran obat-obat keras dengan memanfaatkan kondisi Aceh yang memang sangat sempit lapangan pekerjaannya," ungkap Nurzahri. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Partai Aceh ikut menanggapi bisnis obat ilegal sejenis tramadol yang saat ini sedang menyita perhatian publik, pasca kejadian kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Imam Masykur, warga Aceh di Jakarta.

Seperti yang diungkap sejumlah pihak, bahwa selama ini banyak anak-anak Aceh di perantauan di Pulau Jawa terlibat dalam jaringan bisnis tramadol.

Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri kepada Serambinews.com, Jumat (1/9/2023) menyampaikan bahwa fenomena ini marak terjadi dalam kisaran 5 tahun ke belakang, ketika Partai Aceh telah kehilangan kekuasaan di eksekutif.

"Di mana program-program pembukaan lapangan pekerjaan dan program-program bantuan modal usaha telah dihilangkan oleh rezim yang berlawanan dengan Partai Aceh," ungkapnya.

Partai Aceh beranggapan bahwa fenomena kartel penjualan obat-obatan keras ini secara tidak langsung menjadi tanggung jawab Presiden selaku Kepala Negara dan juga Pj Gubernur Aceh, atas tidak berjalannya program pengurangan angka pengangguran di Aceh

"Kenapa banyak putra Aceh yang terjebak dalam sistem kartel? Ini lebih kepada jebakan-jebakan jaringan premanisme yang pasti memiliki sistem rekruitmen untuk pemasaran obat-obat keras dengan memanfaatkan kondisi Aceh yang memang sangat sempit lapangan pekerjaannya," ungkap Nurzahri.

Menurut mantan anggota DPRA ini, praktik jual beli obat keras secara bebas di pasar adalah penyalahgunaan aturan serta pengawasan yang lemah di level pemerintah pusat.

Permasalahan ini, sambungnya, tidak semuanya bermuara pada TNI dan Polri, tetapi juga pada tidak berjalannya lembaga negara seperti BP-POM sebagai otoritas pengawasan obat.

"Praktik penjualan obat keras seperti tramadol di kawasan kepulauan Jawa, telah menunjukkan bahwa di sana peran dan fungsi BP-POM tidak bejalan efektif," ucapnya.

Bisa saja kondisi ini terjadi dan diperparah karena adanya sistem premanisme yang di-back up oleh oknum-oknum aparat, baik dari institusi TNI maupun Polri.

Kasus penculikan dan penganiayaan Imam Masykur adalah fenomena gunung es yang pecah karena tindakan penganiayaan berlebihan yang menyebabkan kematian.

"Jika saja tidak ada kematian dan tidak tersebarnya video penyiksaan, pasti kasus ini tidak akan diketahui oleh publik. Masih banyak kasus-kasus serupa yang tidak terekspose karena tidak adanya korban jiwa, tapi saya yakin kasusnya massif dan terstruktur," demikian Nurzahri.(*)

Baca juga: VIDEO - Efek Tramadol tak Main-main, Dokter Spesialis: Bisa Bikin Depresi Napas hingga Meninggal