Berita Politik

Cak Imin Jadi Cawapres Anies, Pengamat: Karena Memang AHY tak Diminati Sejak Awal

Cak Imin dipilih jadi cawapres, Pengamat Politik Adi Prayitno sebut karena memang AHY tak diminati Anies sejak awal.

Penulis: Sara Masroni | Editor: Muhammad Hadi
Instagram @official_nasdem
Cak Imin dipilih jadi cawapres, Pengamat Politik Adi Prayitno sebut karena memang AHY tak diminati Anies sejak awal. 

SERAMBINEWS.COM - Cak Imin dipilih jadi cawapres, pengamat sebut karena memang AHY tak diminati Anies sejak awal.

Hal itu disampaikan Pengamat Politik, Adi Prayitno menanggapi kenapa Anies Baswedan tak meminang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lebih memilih Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin sebagai cawapres.

"Banyak orang yang tiba-tiba kaget dengan pasangan ini, saya tidak terlampau kaget, karena memang sejak awal AHY itu tidak diminati oleh Anies," ungkap Adi dalam tayangan di YouTube tvOneNews dikutip, Senin (4/9/2023).

"Buktinya setelah Anies dideklarasikan sebagai kandidat capres oleh NasDem, AHY itu tidak pernah jadi prioritas," tambahnya.

Baca juga: Anies Jawab Tenang soal Sang Cawapres Cak Imin Bakal Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi

Baca juga: Komen Cak Imin Dijegal Lewat Kasus usai Deklarasi Jadi Cawapres Anies: Itu Biasa, Aman

Pengamat politik itu berujar, meski ada surat dalam bentuk tulisan tangan yang belakangan mencuat soal tawaran Anies menjadikan AHY sebagai cawapres, namun Ketum Demokrat itu bukanlah prioritas.

Hal yang kemudian menonjol selama ini adalah sikap NasDem yang sibuk menyebut nama-nama figur selain AHY, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

"Ada Khofifah, ada Yenny Wahid, sempat juga muncul nama Mahfud MD," sebut Adi.

 

 

Begitu juga di kubunya Prabowo Subianto, menurutnya sudah menjadi rahasia umum kalau Cak Imin sangat tidak diinginkan oleh Prabowo sebagai pasangannya maju di Pilpres 2024.

"Tapi kan Muhaimin berusaha untuk sabar, istiqomah, siapa tahu ada hilal politik yang segera akan mengumumkan dirinya sebagai kandidat capres," kata Adi.

Menurutnya sudah wajar PKB keluar dari barisannya Prabowo karena memang sudah setahun lebih berkoalisi dengan Gerindra, namun Cak Imin tak kunjung diumumkan juga sebagai cawapres.

"Jadi wajar kalau kemudian PKB keluar dari barisannya Prabowo, kemudian Demokrat ini patah hatinya tidak karu-karuan," ungkap Adi.

Mengejutkan Sebab Pilih Cak Imin

Meski demikian, pengamat politik itu mengakui terkejut kenapa memilih Cak Imin karena memang tidak punya ideologi dan basis konstituen yang sama.

"Ini yang kemudian dianggap mengejutkan itu karena dua tokoh ini berduet, dari berbagai kutub mana pun tidak ada penjelasan apapun secara ideologi, basis konstituen," ucap Adi.

"Dan bahkan dari analisa-analisa survei tidak ada pembicaraan soal bagaimana Anies itu bisa berduet dengan Muhaimin," tambahnya.

Menurut Adi, inilah dinamika politik yang kerap berakhir dengan sesuatu yang sama sekali tidak bisa terpikirkan oleh banyak orang.

Ditambah lagi dengan kejutan dari KPK yang bakal memeriksa kasus Cak Imin menjelang sehari deklarasi sebagai cawapresnya Anies Baswedan.

"Dan kacaunya lagi, kalau kita membaca berita tadi malam (red: 1 September) tiba-tiba ada surat yang kemungkinan akan memeriksa Cak Imin dalam kasus-kasus tertentu oleh KPK yang terjadi beberapa tahun lalu," ucap Adi.

"Ini kan orkestrasi politik saja yang kita tinggal nikmati, apakah ini bagian dari gempa politik, apakah ini bagian dari tsunami, wallahualam bissawab," tambahnya.

Andai Anies Pilih AHY, Tak Menambah Suara

Sementara Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, andai Anies dipasangkan dengan AHY, tidak memberi added value secara elektoral atau suara.

Secara individual menurutnya, Cak Imin memang elektabilitasnya rendah, kurang kompetitif dan kalah dibanding AHY sebagai top 3 cawapres di sejumlah lembaga survei.

Namun bila dibedah lebih jauh, pendukung AHY pada umumnya adalah mereka-mereka juga yang memang kepincut dan memilih Anies. 

"Jadi pilihan mas Anies sebagai capres itu overlap dengan basis pendukung AHY di Indonesia bagian barat," jelas Burhan.

"Jadi kalau dipasangkan, itu tidak memberi added value secara elektoral," tambahnya.

Sementara Cak Imin yang kurang secara elektabilitas personalnya, namun secara daya tarik sebenarnya justru ada di PKB.

"PKB ini partai pemenang bersama PDIP di Jawa Timur dan termasuk partai yang cukup kuat di Jawa Tengah, dua wilayah yang mas Anies sangat kering kerontang," jelas Burhan.

Survei Indikator Politik Indonesia pada awal Agustus lalu, Anies hanya mendapatkan sembilan persen di Jawa Tengah dan 12 persen di Jawa Timur.

"Jadi betul-betul membutuhkan vitamin elektoral yang diharapkan datang dari calon yang punya basis struktur politik yang kuat," jelas Adi.

"Tetapi tidak serta merta kalau PKB dukung Anies Baswedan, itu basis masanya setuju, ada banyak tahapan yang harus dilalui," tambahnya.

Muhaimin Iskandar sendiri menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu, belum solid didukung oleh konstituennya.

Ada data yang menurutnya menarik, dari total pemeluk Islam di Indonesia sebanyak 55 persen dekat dengan NU.

Namun pemilih PKB nyatanya hanya 9,7 persen. Dan yang lebih mengejutkan yakni pemilih Cak Imin hanya sekitar 1 persen.

"Ini berarti ada gap yang cukup jauh," pungkasnya.

Anies Jawab Tenang soal Cak Imin Bakal Diperiksa KPK 

Anies Baswedan menjawab tenang soal sang cawapres yakni Cak Imin yang bakal diperiksa KPK terkait kasus korupsi.

Diketahui KPK bakal memeriksa pejabat terkait soal dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012 silam.

Kala itu, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin sedang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di era Presiden SBY.

Menanggapi hal itu, Anies Baswedan hanya menjawab dengan tenang dan singkat ketika ditanyai soal Cak Imin yang bakal diperiksa KPK.

"Insya Allah semuanya lancar," ucap Anies dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu.

Cak Imin Sebut Itu Biasa Jelang Pemilu

Sementara Cak Imin soal dugaan bakal dijegal lewat kasus termasuk korupsi, usai deklarasi jadi bakal Cawapres Anies Baswedan, sebut hal itu biasa dan aman.

Diketahui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin secara resmi dideklarasikan menjadi Cawapres Anies pada Pilpres 2024 mendatang.

Deklarasi bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu diselenggarakan di Hotel Majapahit, Surabaya pada Sabtu (2/9/2023).

Dalam sebuah wawancara, Cak Imin didampingi Anies dengan sangat percaya diri menyampaikan kalau penjegalan itu adalah hal biasa setiap Pemilu.

"Biasa, setiap lima tahun Pemilu bukan hanya tantangan eksternal, internal juga banyak," ucap Cak Imin dalam tayangan YouTube CNN Indonesia dikutip, Minggu (3/9/2023).

"Dinamika, itu biasa bagian dari napas perjuangan yang mewarnai," sambungnya.

Hingga saat ini, Ketum PKB yang juga bakal Cawapres Anies itu mengaku semuanya bakal aman-aman saja hingga pendaftaran secara resmi ke KPU nanti.

"Semangat, optimis (tidak dijegal sampai pendaftaran), aman," pungkasnya.

Diketahui KPK bakal memeriksa Cak Imin terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012 silam.

Pemeriksaan Cak Imin berkaitan waktu itu atau 11 tahun silam sedang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di era Presiden SBY.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan, pihaknya bakal melakukan upaya paksa, penggeledahan mencari bukti-bukti kasus itu di tahun 2012 lalu.

"Tentunya yang sekarang itu upayanya melakukan upaya paksa, melakukan penggeledahan. Itu pun mencari bukti-bukti yang di tahun itu terkait itu," kata Asep dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (1/9/2023).

Lembaga antirasuah tersebut juga bakal memanggil para pejabat waktu itu untuk diperiksa.

"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan," ucap Asep.

"Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kita mintai keterangan kan itu janggal," tambahnya.

Ditegaskan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu, semua yang terlibat dan namanya disebut para saksi, bakal dimintai keterangan.

"Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan," pungkasnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved