Atasi Pendangkalan Krueng Meureubo, Pemkab Aceh Barat Surati BWSS

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Terkait keluhan nelayan terhadap terjadinya pendangkalan Krueng Meureubo, Pemerintah Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat telah menyurati Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 (BWSS-1) Aceh.

Pj Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi pun telah meninjau langsung kondisi Krueng Meureubo yang mengalami pendangkalan akibat penumpukan material pasir di daerah aliran sungai (DAS) Krueng Meureubo, Minggu (10/9/2023).

“Kita akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait, terutama Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Aceh, karena kewenangan pengelolaan Krueng Meureubo ini ada pada mereka,” kata Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi didampingi Kepala DKP dan Kadis PUPR setempat.

Disebutkan, pihak DKP sudah menyurati BWSS-1 untuk dilakukan normalisasi sungai, akibat dangkalnya sungai ini membuat para nelayan kesulitan melaut dan menyandarkan kapal, mengingat muara Lhok Meureubo, di Kecamatan Meureubo ini merupakan jalur keluar masuk boat nelayan, sehingga perlu dilakukan normalisasi atau pengerukan muara.

Ia menjelaskan, pendangkalan sungai terjadi akibat pengendapan material-material padat di bagian dasar sungai. Fenomena ini umumnya disebabkan oleh penumpukan beberapa material alami seperti tanah, pasir atau lumpur.

Selain itu juga bisa disebabkan oleh hasil kegiatan manusia yang membuang sampah di dalam sungai, oleh karena itu pihaknya akan koordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait di Banda Aceh.

Menyangkut masalah tersebut ada beberapa alternatif untuk pembiayaan normalisasi sungai Meureubo ini, salah satunya melalui dana BWSS-1 atau akan dianggarkan melalui APBK atau melalui CSR PT Mifa Bersaudara.

"Kita upayakan secara rutin minimal 2 tahun sekali kita lakukan kegiatan normalisasi, sehingga aktivitas nelayan selalu bisa dan aman keluar masuk di muara saat melaut," pungkasnya.(*)