KABAR GEMBIRA! Pemerintah Bakal Adakan Rekrutmen ASN 3 Kali Setahun

SERAMBINEWS.COM - Kabar gembira bagi yang ingin menjadi aparatur sipil negara (ASN), pemerintah kedepannya akan adakan Rekrutmen ASN 3 Kali Setahun.

Rekrut itu bertujuan agar kekosongan jabatan bisa segera diisi.

Hal tersebut seperti diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

"Ke depan siklus rekrutmen ASN tidak perlu setahun sekali atau dua kali, atau satu kali dalam dua tahun,"

"Ke depan akan lebih cepat jadi begitu apa namanya pensiun mungkin bisa saja setahun ada tiga kali siklus rekrutmen ASN," kata Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari Rabu, (13/3/2023), dikutip dari Kompas.com.

Adapun pada hari yang sama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas bersama dengan beberapa menterinya guna membahas Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).

Kata Anas, dalam rapat itu dibahas rekrutmen ASN. Di samping itu, dibahas juga mobilitas talenta nasional.

Dia mengatakan pemerintah hingga saat ini masih susah menerjunkan ASN ke beberapa daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan terpencil. Hal itu menyebabkan ada banyak formasi yang kosong.

Guna mengatasi hal itu, dalam RUU ASN nantinya pemerintah bakal memberikan sejumlah penghargaan bagi para ASN yang bersedia diterjunkan ekda daerah 3T dan terpencil di seluruh tanah air.

"Misalnya nanti akan kita atur di Peraturan Pemerintah (PP) mereka yang di daerah 3T atau daerah terpencil lainnya kalau di yang normal perlu 4 tahun untuk naik pangkat," ujarnya.

"Ke depan 2 tahun bisa naik pangkat sehingga mereka bisa tugas di tempat itu dan kemudian mereka akan segera mendapatkan kenaikan pangkat selain nanti akan ada reward yang lain."

Anas: tenaga honorer batal dihapus tahun ini

Sementara itu, beberapa hari lalu Anas mengatakan tenaga honorer dipastikan batal dihapus tahun ini guna mencegah pengangguran massal.

Kata Anas, bakal ada 2,4 juta penganggur baru apabila tenaga honorer dihapuskan.

"Kalau ini tidak diambil kebijakan, akan ada PHK massal 2,4 juta itu setara dengan 30 persen pengangguran nasional," kata Anas di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin, (11/9/2023), dikutip dari Tribunnews.

Anas mengatakan pemerintah kini sedang menyiapkan beberapa opsi untuk tenaga honorer.