Pengurus Wanita Persatuan Pembangun Bireuen Dilantik, Singgung Soal Caleg Perempuan

"Tidak banyak partai politik yang dapat memenuhi kuota 30 persen ini, karena sulitnya mencari kader-kader perempuan yang berkualitas dan mampu bersaing. Maka mari bersinergi dan mendukung," pungkasnya.

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Aceh, Dra Husniati Bantasyam melantik pengurus PC WPP Bireuen periode 2022-2027 di Bireuen, Senin (16/10/2023).

Mereka yang dilantik adalah Ketua, Qurrata Aini Yusuf SE, Sekretaris Yurlita SPd, Bendahara Cut Ratna Dewi, dan pengurus lainnya.

Kegiatan pelantikan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pengurus WPP baik dari provinisi dan juga kabupaten.

Ketua WPP Aceh, Husniati Bantasyam menyampaikai selamat atas pelantikan PC WPP Bireuen.

Ia berharap, pengurus di Bireuen bisa bersama-sama dengan pengurus di provinsi dalam kerja-kerja Wanita Persatuan Pembangunan ke depannya.

Ia menjelaskan, Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) merupakan badan otonom perempuan satu-satunya yang berada di Partai Persatuan Pembangunan.

"WPP Lahir pada tanggal 12 Agustus 1988 dan seperti Partai Persatuan Pembangunan, azas Islam sebagai dasarnya," katanya.

Baca juga: PPP Dukung Ganjar Pranowo sebagai Capres, Begini Sikap Partai Persatuan Pembangunan Aceh Selatan

Mengutip Plt Ketua Umum Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Ir Hj Fernita Jubahar Amirsyah MH dalam seminar di Jakarta beberapa waktu lalu, Husniati menjelaskan, WPP dibentuk untuk meningkatkan kualitas perempuan secara umum dan meningkatkan partisipasi kader perempuan PPP di dunia politik secara khususnya.

Sebab kata dia, banyak program-program yang diadakan oleh WPP untuk mempersiapkan perempuan-perempuan yang berkualitas. 

Hal ini telah dilakukan Wanita Persatuan Pembangunan, pada rekrutmen perempuan PPP pada Pemilu.

"Di pemilu 2019 suara caleg perempuan PPP sejumlah 1.109.502 atau 17,5 persen dari total suara PPP. Artinya, jika tanpa suara perempuan PPP hanya memperoleh 3,72 persen dari total suara sah pemilu 2019 alias tidak lolos PT," kata Husniati sebagaimana penjelasan Hj Fernita Jubahar Amirsyah.

Husniati menjelaskan, UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang menetapkan kuota setidaknya 30 % untuk perempuan.

Diikuti dengan menempatkan caleg perempuan, di mana dalam total tiga orang caleg terdapat satu orang caleg perempuan.

"Tidak banyak partai politik yang dapat memenuhi kuota 30 % ini, karena sulitnya mencari kader-kader perempuan yang berkualitas dan mampu bersaing. Maka mari bersinergi dan mendukung," pungkasnya.(*)

Baca juga: 18 Parpol Daftarkan 330 Bacaleg ke KIP Simeulue, Segini Jumlah Caleg Perempuan