Status Gibran di PDIP usai Deklarasi Jadi Cawapres Prabowo, Begini Kata Pengamat

SERAMBINEWS.COM - Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi memberikan pandangannya terkait status Gibran Rakabuming Raka di PDIP usai deklarasi jadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Menurutnya, secara regulasi di internal tersebut, kalau ada kader yang mencalonkan diri melalui partai lain, maka secara otomatis dianggap keluar dari PDIP.

"Setahu saya kalau ada kader yang mencalonkan melalui kendaraan lain di luar dari ketetapan yang sudah diambil oleh PDIP, itu otomatis keluar dari PDIP," kata Prof Burhanuddin dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Jokowi Ditanya Apakah Gibran Cocok sama Prabowo, Begini Jawabnya

Baca juga: Jokowi: Jangan Terlalu Campuri Urusan Anak-anak Kita

Meski demikian, sejauh ini belum ada surat pengunduran diri secara formal meski Gibran sudah bertemu langsung dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

"Buat saya dengan mengacu pada keterangan kalau ada calon yang maju melalui kendaraan lain otomatis mundur, berarti memang ada proses pengunduran diri yang tidak proper ya," jelas Burhan.

"Dan itu mungkin bisa menjadi pemicu hubungan yang memanas antara PDIP dengan Gibran," tambahnya.

Potensi Jokowi Memang Dukung Prabowo

Dikatakannya, sudah jauh-jauh hari terlihat kalau Presiden Jokowi mulai mengarahkan dukungannya ke Prabowo sebagai capres.

Hal itu terlihat dari sikap PDIP dan Ganjar Pranowo soal kasus Piala Dunia U-20 yang dibatalkan di Indonesia beberapa waktu lalu yang notabene diperjuangkan oleh Jokowi.

"Sebenarnya saya sudah lama sekali mengatakan bahwa, terutama sejak Piala Dunia U-20 yang gagal," jelas Burhan.

"Dan deklarasi mas Ganjar oleh ibu Mega yang dianggap tidak melibatkan Presiden Jokowi," tambahnya.

Baca juga: Pekerja Medis di Gaza Terpaksa Minum dari Kantong Infus hingga Air Kotor Akibat Kurangnya Persediaan

Sejak kejadian itu, Jokowi dinilai mulai melirik Prabowo walau selama ini sempat dibantah sejumlah kader di internal PDIP.

"Sejak saat itu saya melihat lirikan mata Presiden Jokowi sudah lebih mesra ke pak Prabowo ketimbang Ganjar," ungkap Burhan.

Awalnya banyak elite PDIP yang menolak asumsi kalau Jokowi mendukung Prabowo, namun asumsi ini pun terpatahkan.

"Dan itu ditunjukkan secara langsung dengan mengizinkan putranya mendampingi Prabowo," kata Burhan.

Pengamat politik itu menjelaskan, meski mengaku akan netral terhadap tiga capres yang akan maju, namun sulit memungkiri secara hati kalau Jokowi lebih condong ke pasangan Prabowo dan Gibran.

"Wong anaknya, gimana lagi," kata Burhan.

"Namanya anak, sebagai cawapres pak Prabowo ya suka tidak suka, diakui tidak diakui, lebih dari separuh hatinya Presiden Jokowi mendukung pasangan ini," tambahnya.

Baca juga: Israel Serang Gaza Selama 24 Jam: 400 Orang Meninggal Semalam, Korban Anak-anak dan Perempuan

Gesekan dengan PDIP

Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, gesekan antara Jokowi dan PDIP sudah muncul sejak lama.

Namun belakangan semakin menguat sejak Gibran memperjelas posisinya sebagai cawapres pendamping Prabowo.

"Terutama lagi sejak MK mengambil keputusan untuk memperbolehkan syarat konstitusional buat Gibran maju, itu statement dari PDIP sudah keras," ungkap Burhan.

Selain itu, Ganjar juga dinilai sudah menyindir beberapa kali berkaitan dengan perkembangan terakhir yang tentunya mengarah ke Presiden Jokowi.

Dia mencontohkan ketika misalnya Ganjar ditanya apakah saat terpilih nanti memperbolehkan anaknya Muhammad Zinedine Alam Ganjar mendapat privilege.

"Ganjar dengan tegas mengatakan tidak. Dan dia juga bukan cuma menyindir, tapi mengkritik kesan yang muncul berkaitan dengan posisi Gibran yang diuntungkan karena beliau anak presiden kemudian mendapat privilege," jelas Burhan.

"Jadi ini hubungannya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi," pungkasnya.

Jokowi saat Ditanya Apakah Gibran Cocok sama Prabowo

Presiden Jokowi sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres.

Menanggapi hal itu, presiden menyampaikan siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies - Cak Imin dan Ganjar - Mahfud.

"Semuanya cocok,” ucap Jokowi usai Apel Hari Santri Tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

“Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok Pak. Pak Prabowo juga cocok," tambahnya.

Lebih lanjut, mengenai Gibran dan Prabowo, presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol.

"Tanyakan ke koalisi," ucap Jokowi singkat.

Jangan Terlalu Campuri Urusan Anak

Presiden Jokowi menyampaikan, tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka.

"Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui," ungkap Jokowi.

"Keputusan semuanya, karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," tambahnya.

Kepala negara itu juga menjawab soal pernyataan Puan Maharani yang menyuruh wartawan mempertanyakan ke Jokowi sebenarnya memilih siapa untuk capres nanti.

“Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini," ucap Jokowi.

Sementara mengenai pengusungan Gibran sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo, Presiden Jokowi mengarahkan hal itu ditanyakan saja langsung ke parpol.

"Tanyakan, tanyakan ke partai politik," kata Jokowi.

"Itu wilayahnya partai politik, atau koalisi partai politik, atau gabungan partai politik, bukan urusan Presiden," tambahnya.

Dia juga sempat ditanyakan soal pertemuannya dengan Prabowo dan Airlangga Hartarto di Istana kemarin membahas tentang apa.

"Ya kan sudah satu minggu enggak ketemu, ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, (hari) Minggu, biasa kita dengan Menteri ketemu, laporan," ucap Jokowi.

Sementara soal Rapimnas Golkar, Presiden Jokowi menyerahkan urusan tersebut sepenuhnya ke parpol yang dimaksud.

"Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar," kata Jokowi.

"Urusannya apa Golkar melaporkan kepada Presiden? Enggak ada urusan," tambahnya.

Respon Jokowi soal Putusan MK

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam urusan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan bakal calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya di China World Hotel, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, pada Senin (16/10/2023).

“Saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan capres atau cawapres,” tegas Jokowi.

Hal tersebut merespons pertanyaan mengenai wacana putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan menjadi bakal cawapres pada pemilihan umum 2024.

Kepala negara itu menyebut, pasangan capres dan cawapres tersebut merupakan ranah partai politik.

“Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, jadi silakan tanyakan saja ke partai politik, itu wilayahnya parpol,” imbuhnya.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa putusan tersebut merupakan kewenangan yudikatif dan mempersilakan masyarakat untuk menanyakan langsung kepada MK.

“Mengenai putusan MK silakan ditanya ke Mahkamah Konstitusi, jangan saya yang berkomentar,” kata Jokowi.

Dia juga mempersilakan pakar hukum menilai atas putusan MK yang baru saja dikeluarkan ini.

“Silakan juga pakar hukum yang menilainya,” ucap Jokowi.

Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif,” pungkasnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS