Ketua DPRK tidak Hadiri Rapat Forkopimda, Penetapan Komisoner KIP Aceh Tamiang Masih Buntu

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG – Nasib anggota terpilih dan cadangan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang periode 2023-2028, belum juga ada kepastian menyusul buntunya rapat Forkopimda, Kamis (16/11/2023).

Susunan komisioner untuk periode 2023-2028 ini padahal sudah ditetapkan DPRK Aceh Tamiang pada 25 Juli 2023 lalu.

Rapat yang diinisiasi Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman ini seharusnya berlangsung di ruang rapat Bupati pada pukul 14.00 WIB. 

Undangan yang bersifat penting ini ditujukan kepada seluruh Forkopimda, yakni Ketua DPRK, Kapolres, Dandim 0117/Atam, Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kualasimpang.

Meurah Budiman menjelaskan, rapat ini untuk membahas penetapan keputusan DPRK Aceh Tamiang tentang calon terpilih dan cadangan anggota KIP Aceh Tamiang periode 2023-2028.

Namun sejak ditetapkan empat bulan lalu, susunan komisioner belum juga disahkan menyusul keengganan Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto membubuhkan tanda tangan pada SK penetapan.

“Tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki masa krusial, sementara KIP kita belum disahkan. Jangan sampai persoalan ini mengganggu kelancaran tahapan Pemilu,” kata Meurah, Kamis (16/11/2023).

Meurah menambahkan, undangan yang ia tujukan ke Forkopimda Aceh Tamiang merupakan buntut dari Surat Mendagari kepada Ketua DPRK dan ditembuskan ke Pj Bupati Aceh Tamiang.

Surat bernomor 200.2.1/5919/SJ itu lanjutan dari surat Ketua KPU RI perihal permohonan dukungan dan fasilitas keangotaan lima KIP kabupten/kota di Aceh untuk segera ditindaklanjuti.

Namun rapat tersebut tidak terlaksana karena Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto tidak hadir.

Tidak diketahui alasan Ketua Gerindra Aceh Tamiang itu memilih absen karena tidak memberi konfirmasi.

Meurah mengatakan, dirinya sudah mencoba menghubugi Suprianto, namun tidak direspon.

“Saya sudah telepon beliau tapi tidak dijawab. WA saya juga tidak dibalas. Jadi kita tidak tahu mengapa beliau tidak hadir,” ungkapnya.

Meurah mengatakan, dirinya akan mencoba berkoordinasi ulang dengan DPRK dan Forkopimda terkait persoalan penetapan anggota terpilih dan cadangan KIP.

Dia berharap, seluruh pihak mendukung proses Pemilu 2024, mengingat pelaksanaannya sudah semakin dekat.

“Ya kita cuma bisa berharap agar pihak-pihak yang bertanggung jawab bisa berperan aktif mendukung agar pelaksanaan Pemilu sukses dan lancar,” tukas Meurah.(*)