Rohingya
Haji Uma Minta Pemerintah Pusat Tangani Rohingya di Aceh
Penanganan Rohingya terus dibahas di tingkat ASEAN melibatkan Pemerintah Indonesia, Bangladesh, Myanmar serta UNHCR. Namun belum ada titik terang.
Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Taufik Hidayat
Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau akrab dikenal Haji Uma meminta pemerintah pusat turun tangan dan bersinergi dengan pemerintah Aceh untuk kebijakan penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Hal ini disampaikan Haji Uma, Senin (20/11/2023) terkait pendaratan pengungsi Rohingya di sejumlah pesisir pantai Aceh pada Minggu 19 November kemarin.
"Perlindungan kemanusiaan harus jadi prioritas, khususnya karena ada perempuan dan balita. Namun pemerintah daerah dan masyarakat Aceh juga dilematis karena terbatas kemampuan dan pertimbangan preseden pengalaman sebelumnya. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan untuk penanganan masalah ini," ujarnya.
Haji Uma menambahkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak Kemenlu RI dan mendesak agar ada tindak lanjut dan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan imigran Rohingnya yang kembali mendarat di Aceh. "Kita telah berkomunikasi dengan pihak Kemenlu RI dan meminta agar segera ada langkah tindak lanjut terhadap masalah ini", pungkasnya.
Menurut Haji Uma, terkait kebijakan penanganan Rohingnya sendiri secara regional ditingkat ASEAN terus dibahas melibatkan Pemerintah Indonesia, Bangladesh, Myanmar serta UNHCR. Namun belum ada titik terang solusi secara kongkret.
Di sisi lain, gelombang pengungsian terus berdatangan terutama ke Aceh sehingga ini menjadi beban bagi tersendiri bagi pemerintah daerah di Aceh.
Haji Uma juga dapat memahami sikap masyarakat Aceh yang mulai menolak imigran Rohingnya, salah satunya dilatarbelakangi oleh pengalaman sebelumnya. ”Kita memahami sikap masyarakat Aceh yang mulai menolak karena adanya pengalaman sebelumnya. namun kepedulian atas kemanusiaan masyarakat Aceh luar biasa dan patut diapresiasi. Karena walaupun menolak, tetap memberi bantuan dan perlu diketahui selama ini hanya Aceh di Indonesia yang menerima para imigran Rohingnya”, kata Haji Uma.
Menurut Haji Uma, hasil koordinasinya dengan LSM dan pihak terkait di Aceh diperoleh informasi jumlah imigran Rohingnya di Aceh mencapai 1.233 orang, angka ini termasuk 490 orang yang mendarat di Bireuen dan Pidie pada Minggu (19/11/2023).
Rentetan pendaratan imigran Rohingnya dalam beberapa tahun terakhir khususnya di Aceh menjadi beban masalah bagi pemerintah daerah di Aceh. Karena itu, selain upaya diplomasi antar negara terkait di Asean dan UNHCR, pemerintah pusat juga harus ikut turun tangan membantu pemerintah Aceh bagi penanganan jangka pendek.(*)
Baca juga: Ratusan Pengungsi Rohingya Tidur di Balai Nelayan Gandapura, Bireuen
Aktivis LP2S Minta Imgrasi dan UNHCR Pindahkan Rohingya ke Tempat Layak |
![]() |
---|
Rohingya Kabur, Pemerintah Khawatir Terjadi Perdagangan Manusia di Aceh Barat |
![]() |
---|
Terkait Pengungsi Rohingya, Asisten I: Seketat Apapun Dijaga Kalau Ingin Lari Tetap Lari |
![]() |
---|
Tim SAR Kembali Temukan Mayat Mengapung di Laut Aceh Jaya |
![]() |
---|
Kapolresta Banda Aceh Ikuti Diskusi Pemberantasan Penyelundupan Manusia di Bangkok |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.