Perang Gaza
Mesir Disebut Jajaki Kemungkinan Migrasi Massal Warga Gaza Keluar dari Palestina Menuju Negara Lain
Mesir mengklarifikasi kepada AS bahwa perpindahan warga Gaza ke wilayahnya mengancam keamanannya dan mengubah Semenanjung Sinai menjadi
SERAMBINEWS.COM - Sebuah sumber mengatakan kepada media Arab bahwa Kairo menekan negara-negara Barat dan Arab untuk mengizinkan warga Gaza pindah ke berbagai tujuan melalui penyeberangan Rafah di tengah perang yang sedang berlangsung.
Surat kabar Arab Al-Akhbar mengutip sumber pada hari Sabtu yang mengklaim bahwa Mesir sedang menjajaki cara untuk menangani migrasi warga Palestina yang mungkin dimulai pada awal tahun 2024.
Dikutip dari Ynetnews, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan oleh negara tersebut adalah kemungkinan bahwa negara-negara lain akan setuju untuk menampung warga Gaza yang akan tinggal di sana diizinkan keluar melalui penyeberangan perbatasan Rafah.
Baca juga: Muak dengan Kebiadaban Israel, Sejumlah Negara Uni Eropa Balik Arah Serukan Gencatan Senjata di Gaza
Berdasarkan skenario ini, Mesir akan menerima ratusan ribu warga Gaza berdasarkan kriteria terkait kondisi medis dan kemanusiaan, atau mereka yang memiliki visa imigrasi, visa pelajar asing, dan lain-lain.
Orang-orang ini pada awalnya akan tinggal di Mesir untuk jangka waktu terbatas sebelum pindah ke negara lain di mana mereka akan menerima status khusus.
Menurut sumber yang berbicara dengan surat kabar tersebut, perubahan posisi Kairo berasal dari pemahaman bahwa kehancuran di Jalur Gaza masih berlangsung, dan asumsi bahwa Israel akan mencegah upaya rekonstruksi dan membatasi bantuan kemanusiaan lebih jauh, sehingga membuat kehidupan di Gaza menjadi sulit.
Mesir telah mulai mengkaji apakah negara-negara Arab di Afrika Utara dan negara-negara Teluk akan setuju untuk menerima kuota imigrasi.
Sementara itu, Kairo sedang mencari dukungan ekonomi yang luas dari Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara Arab lainnya.
Mesir juga tertarik untuk mempromosikan beasiswa bagi pelajar Gaza di Barat dan Turki, sehingga memungkinkan mereka untuk pindah ke sana bersama keluarga mereka.
Meski demikian, Mesir masih melakukan upaya besar dalam upaya mencegah migrasi massal dari Jalur Gaza ke wilayahnya.
Menurut Al-Akhbar, dalam kunjungannya ke Amerika Serikat beberapa hari terakhir, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan kepada rekan-rekannya di Amerika bahwa kebijakan Israel yang sedang berlangsung dapat mengakibatkan penghentian atau pembekuan perjanjian perdamaian antar negara.
Mesir mengklarifikasi kepada AS bahwa perpindahan warga Gaza ke wilayahnya mengancam keamanannya dan mengubah Semenanjung Sinai menjadi wilayah yang bermusuhan, sehingga juga berdampak pada Israel.
Selain itu, dilaporkan bahwa negara tersebut berusaha memfasilitasi masuknya kiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan memudahkan pemeriksaan mereka di perbatasan, karena khawatir kekurangan pasokan di Jalur Gaza akan mempercepat proses permintaan warga Gaza untuk masuk.
Outlet berita Arab yang berbasis di Inggris, Al-Araby Al-Jadeed melaporkan bahwa karena operasi darat IDF dan desakan penduduk Gaza ke bagian selatan Jalur Gaza, tidak ada ruang tersisa bagi kedatangan mereka di Rafah.
Alhasil, tenda pun didirikan di kawasan tersebut, kurang dari satu kilometer dari perbatasan dengan Mesir.
Sumber memberitahu surat kabar tersebut bahwa tentara Mesir baru-baru ini memasang penghalang, dan memperkuat pasukannya di sisi Rafah, Mesir, karena khawatir warga Palestina akan mencoba melintasi perbatasan.(*)
Caplok 82 Persen Tepi Barat, Israel Inginkan Tanah Maksimum dengan Populasi Arab Minimum |
![]() |
---|
Robot-robot Berisi Bom Milik Israel Mengubah Lanskap Kota Gaza jadi Debu dan Rerutuhan |
![]() |
---|
Pembantaian Besar Dimulai, Israel Kirim 60.000 Tentara Barbar ke Gaza untuk Merebut Kota |
![]() |
---|
Trump Larang Warga Palestina Masuki AS, Termasuk untuk Keperluan Medis dan Studi |
![]() |
---|
Inggris: Kelaparan di Gaza Kematian Buatan Manusia di Abad Ke-21 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.