Alasan UAS Dukung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Bisa Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Kedua lanjut Fahrus, UAS memiliki legitimasi di mata banyak umat Islam sebagai seorang ulama yang berkompeten dan memiliki pengetahuan agama yang mendalam.

Dukungannya kepada Capres AMIN bisa membantu membangun kepercayaan pemilih Muslim terhadap pasangan tersebut.

Hal ini terutama penting dalam pemilihan di mana isu agama dan moral menjadi perhatian utama.

Ketiga, UAS juga dapat membantu dalam menyebarkan pesan dan narasi yang sesuai dengan visi dan program Capres AMIN.

"Dengan menggunakan wawasan agamanya, beliau dapat membantu mengartikulasikan pesan-pesan yang relevan dengan umat Islam, seperti peningkatan moral, keadilan sosial, dan ketahanan ekonomi," ujarnya.

Keempat kata Fahrus, pengaruh UAS dapat menjadi aset berharga dalam upaya pemenangan Capres AMIN, terutama di kalangan pemilih Muslim.

"Namun, kesuksesan akhir bergantung pada sejauh mana Capres AMIN dapat memanfaatkan dukungan ini, serta bagaimana mereka mempresentasikan diri mereka kepada seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

Baca juga: Anies Baswedan Kembali Kunjungi Aceh, Sapa Warga Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang

Tepis Tudingan Politik Identitas

Terpisah, anggota Deputi Relawan dan Partisipasi Publik Timnas AMIN) Tarmidzi Yusuf mengatakan tudingan politik identitas yang dialamatkan kepada Anies Baswedan setelah Ustaz Abdul Somad memberikan dukungan dinilai tidak adil alias standar ganda.

"Tak adil dong terminologi politik identitas yang selama ini digembar-gemborkan itu," kata Tarmidzi, Jumat (15/11/2023).

Menurutnya, stigma politik identitas hanya menyasar orang yang berbeda pilihan politik.

Politik identitas rupanya telah menjadi barang dagangan baru untuk menyerang lawan politik.

Anies kerap sekali dituding menggunakan cara yang sama untuk Pilpres 2024 seperti saat bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Fakta menunjukkan, lanjutnya, etnis tertentu mendukung orang satu etnis dengannya, bukankah itu juga politik identitas.

Mengapa ketika etnis tertentu melakukan hal serupa tidak dituding telah melakukan politik identitas?