Jadwal Pilkada Beradu dengan PON 2024, Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Siapkan Solusi

Padahal tuan rumah memerlukan anggaran di kisaran Rp 2-3 triliun untuk penyediaan sarana dan prasarana PON 2024. Beban anggaran tersebut sangat besar.

“Provinsi yang akan mengirimkan kontingen di PON pastinya juga terbebani karena hibah ke KONI daerah pasti jauh berkurang,” ungkapnya.

Dede pun menilai para atlet akan diliputi ketidakpastian. Karena untuk berlatih, mereka membutuhkan anggaran.
“Akibatnya target prestasi dan jadwal Pelatda juga diliputi ketidakpastian,” ucap Dede.

Baca juga: Pengamat Politik UGM: Jalankan Kompetisi dengan Santun dan Beradab Jelang Pilpres 2024

Untuk menghindari kurangnya persiapan penyelenggaraan PON 2024, Komisi X DPR yang salah satu bidang kerjanya mengenai keolahragaan itu mengusulkan agar pelaksanaan PON diundur usai Pilkada serentak. 

Dengan begitu, kata Dede, persiapan akan lebih maksimal. “Salah satu opsinya, dari sejumlah masukan ada usulan PON dilaksanakan awal tahun 2025. Tapi namanya tetap PON Aceh-Sumut 2024. Itu sebagai masukan,” sebutnya.

Hal itu pernah terjadi saat PON 2020 di Papua di mana awalnya PON direncanakan digelar pada Oktober 2020.

Tapi karena pandemi Covid-19, pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut digelar Oktober 2021. Hanya saja, namanya tetap PON 2020 Papua.

Dede meminta pemerintah segera bersikap tegas dan mengambil regulasi, terutama dalam hal waktu pelaksanaan PON 202. Dengan begitu kejelasan soal PON 2024 akan semakin maksimal.

“Keputusan ini sangat urgent karena sangat dinanti, khususnya oleh tuan rumah,” tegas Dede.

Dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Komisi X DPR beberapa waktu lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menyampaikan bahwa perencanaan penyelenggaraan PON 2024 saat ini sudah memasuki finalisasi. 

Dede mengingatkan agar perencanaan dilakukan dengan matang sehingga venue tetap bisa digunakan usai PON selesai.

Selain itu, Kemenpora menyebut saat ini tengah membahas cabang olahraga (cabor) yang akan bertanding di PON 2024.

Kemenpora memfokuskan pada cabor yang berpotensi pada masa mendatang. 

“Pastikan agar jalannya PON ke-21 tidak terkendala karena masalah Pilkada atau hal-hal lainnya,” pungkas Dede.(*)