Ditolak Warga hingga 180 Rohingya Duduki Kantor DPRK Pidie, Mahfud Sorot Kerja UNHCR & IOM

"Kita menyayangkan penanganan Rohingya di Pidie, saat diselami tidak adanya langkah kongkrit dilakukan UNHCR dan IOM. Sehingga Rohingya sempat menduduki halaman Kantor DPRK Pidie," kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, kepada Serambinews.com, Jumat (22/12/2023).

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Etnis Rohingya berjumlah 180 orang dipindahkan warga ke Kantor DPRK Pidie, Kamis (21/12/2023) sekira pukul 21.20 WIB. 

Pemindahan 'manusia perahu' itu menggunakan tiga truk. 

Sebelumnya, etnis Rohingya itu ditampung di bibir pantai Gampong Batee, Kemukiman Kalee, Kecamatan Muara Tiga (Laweung), Pidie.

"Kita menyayangkan penanganan Rohingya di Pidie, saat diselami tidak adanya langkah kongkrit dilakukan UNHCR dan IOM. Sehingga Rohingya sempat menduduki halaman Kantor DPRK Pidie," kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, kepada Serambinews.com, Jumat (22/12/2023).

Tak hanya itu, kata politikus Partai Aceh, Pemerintah Aceh hingga Pemerintah Pusat, terkesan lepas tangan dalam penanganan pengungsi Rohingya. 

Saat ini, pengungsi Rohingya semakin ramai berdatangan ke Aceh. 

Etnis Rohingya itu datang secara liar, tentunya sudah sangat menganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat Pidie.

"Untuk itu, kami mendesak UNHCR, IOM dan Pj Gubernur Aceh, hendaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, supaya menentukan langkah penyelesaian secara konfrehensif terhadap masalah Rohingya," tegasnya.

Baca juga: Tolak Pengungsi Rohingya, Mahasiswa Desak Pemkab agar Imigran tak Ada Lagi di Bireuen

Kata Mahfud, dirinya sangat khawatir persoalan Rohingya bisa memicu konflik baru antara masyarakat Aceh dengan pengungsi.

Untuk itu, PBB dan Pemerintahan Pusat harus bertanggung jawab penuh terhadap persoalan keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh. 

Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto, kepada Serambinews.com, Jumat (22/12/2023) menyebutkan, pemindahan etnis Rohingya di halaman Kantor DPRK Pidie membutuhkan waktu yang lama. 

Sebab, masyarakat menolak untuk menampung Rohingya di Laweung.

"Jadi kita lakukan pertemuan membahas relokasi dengan UNHCR dan masyarakat. Akhirnya Rohingya ditempatkan di kawasan perbukitan di perbatasan Laweung dengan Aceh Besar," jelasnya. 

Kasatpol PP dan WH Pidie, Farizal, kepada Serambinews.com, Jumat (22/12/2023) menjelaskan, pengungsi Rohingya dibawa warga ke Kantor DPRK Pidie, Kamis (21/12/2023) sekitar pukul 21.20 WIB. 

Etnis Rohingya diantar menggunakan tiga truk.

Menurutnya, di Kantor DPRK Pidie, Rohingya ditampung di halaman kantor.

Baca juga: 5 Kapal Rohingya Terpantu Dekati Perairan Lhokseumawe, Aceh Timur, Pidie, Aceh Besar dan Sabang

Saat itu, petugas langsung menutup pintu pagar, agar pengungsi Rohingya tidak kabur. 

Namun, warga tumpah ke Kantor DPRK Pidie untuk melihat pengungsi Rohingya. 

Sehingga jalan dua jalur di kantor dewan sempat macet, membuat petugas Satlantas Polres Pidie harus mengurai kemacetan kendaraan. 

"Sekitar pukul 01.30 WIB dini hari, pengungsi Rohingya dipindahkan dengan tiga truk," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Pidie, Muslim, kepada Serambinews.com, Jumat (22/12/2023) mengungkapkan, saat ini 180 Rohingya ditampung di perbatasan Gampong Tuha Bieheue, Kecamatan Muara Tiga dengan Lengah, Kecamatan Aceh Besar.

Pengungsi Rohingya ditampung sementara di kawasan tersebut, dengan dibangun tenda dengan atap terpal. 

Untuk kebutuhan pengungsi ditangani UNHCR dan IOM. 

"Kemungkinan akan ditolak lagi oleh masyarakat terhadap etnis Rohingya. Sebab, laporan warga akan ditolak, sehingga sangat susah kita harus merelokasi ke mana terhadap etnis Rohingya," pungkasnya.(*)

Baca juga: Aliansi Mahasiswa Bireuen Unjuk Rasa Minta Rohingya Segera Dipindahkan