Komisioner KIP Pidie Dilantik, Besaran Gajinya Tembus Belasan Juta Rupiah Per Bulan

Adalah Ketua KIP menerima gaji Rp 12,8 juta lebih per bulan.  Sementara anggota empat komisioner masing-masing menerima gaji Rp 11,5 juta lebih per bulan.

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Lima Komisioner Komisi Independen Pemilihan atau KIP Pidie telah dilantik Pejabat atau Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi.

Pelantikan kelima komisioner itu, sekaligus dilakulkan pengambilan sumpah di Oprom Bupati Pidie, Selasa (2/1/2024).

Kelima Komisioner KIP Pidie dilantik itu Ramli Usman, Azhari, Sufyan, Azharuddin dan Edi Kurniawan sesuai dengan SK KPU Nomor 1678 Tahun 2023 tentang pengakatan KIP Pidie, periode 2023-2028 merupakan wajah baru. 

SK itu ditandatangani Ketua KPU, Hasyim Asyari pada tanggal 28 November 2023.

Untuk diketahui, kelima Komisioner KIP Pidie yang ditetapkan Komisi I DPRK Pidie sempat digugat ke Pengadilan Negeri Sigli. 

Surat gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Sigli oleh peserta yang tidak lulus calon KIP. 

Data diperoleh dari Sekretariat KIP Pidie, bahwa sruktur Komisioner KIP Pidie.

Adalah Ramli Usman sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik serta Wakil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

Lalu, Azhari sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan  dan Wakil Ketua Devisi Perencanaan Data dan Informasi.

Baca juga: Pj Bupati dan Kapolres Aceh Jaya Tinjau Kedatangan Logistik Pemilu di Gudang KIP

Berikutnya, Azharuddin Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Wakil Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. 

Kemudian, Sufyan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Wakil Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga. 

Lalu, Edi Gunawan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partipasi Masyarakat serta Suumber Daya Manusia dan Wakil Ketua Teknis Penyelenggaraan. 

Sekretaris KIP Pidie, Razali, dikonfirmasikan Serambinews.com, Kamis (4/1/2024) mengatakan, gaji kelima Kimisioner KIP Pidie berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.