Lagi, Proyek Rehab Bendung Krueng Pase Dipastikan Molor Gara-gara Hal Ini, Petani Kembali Kecewa 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase di perbatasan Desa Leubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia dengan Desa Maddi Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara dipastikan molor lagi. 

Karena Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Aceh, Rabu (31/1/2024) kembali menunda pengumuman pemenang tender. 

Informasi tersebut diperoleh Serambi dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada Rabu (31/1/2024). 

Hal serupa juga disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (SNVT PJPA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Syafrepi ST. 

BP2JK yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. “Petani kembali kecewa dengan kinerja BP2JK Wilayah Aceh,” ujar perwakilan Gerakan Petani Krueng Pase Menggugat, Misbahuddin Ilyas kepada Serambinews.com, Rabu (31/1/2024).

Sebelumnya BP2JK Aceh juga membatalkan pemenang tender proyek tersebut, dan kemudian ditender ulang lagi.  

Proyek tersebut ditender ulang pertama dilakukan pada 30 Oktober 2023, lantaran pengerjaan tahun 2021-2022 dengan nilai kontrak Rp 44,8 miliar gagal dituntaskan PT Rudi Jaya. Sampai sekarang prosesnya belum tuntas. 

Padahal sebelumnya Kementerian PUPR berjanji akan mulai mengerjakan rehab Bendung itu pada awal Januari 2024. 

“Ada 8.922 hektare sawah dalam delapan kecamatan di Aceh Utara dari tahun 2020 sampai sekarang tidak digarap petani,” ujar pria yang akrab disapa Marcos. 

Karena itu pihaknya berharap BP2JK wilayah Aceh, tidak main-main dengan hajat hidup masyarakat banyak. “Kita akan menyurati Kementerian PUPR,” kata Misbahuddin. 

Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Berusahatani (GEUPEUBUT) Aceh Zulfikar Mulieng MSi yang selama ini aktif mengawasi persoalan tersebut menyampaikan penundaan penetapan pemenang tender berulang kali menyebabkan kerugian petani semakin bertambah. 

Di sisi lain penundaan penetapan pemenang tender itu patut dicurigai oleh publik adanya permainan. 

Geupeubut kata Zulfikar sudah jauh-jauh hari mengingatkan Kementerian PUPR supaya serius mengawasi BP2JK wilayah Aceh, agar tidak bermain-main dengan hajat hidup orang banyak.

 “Ada ribuan petani dari delapan kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Lhokseumawe menunggu kapan selesai proyek tersebut agar segera dapat menggarap sawahnya,” ujar Zulfikar.