Sidang Sengketa Pilpres 2024: Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Harus Berani Diskualifikasi Prabowo-Gibran

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta berani mengambil keputusan mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024.

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis dalam sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024) siang.

Awalnya, Todung mengingatkan bahwa rakyat Indonesia mendambakan kembali MK yang mampu menjaga konstitusi negara.

Tak hanya itu, rakyat juga mendambakan MK untuk berani membuat keputusan yang responsif terhadap suara-suara rakyat, baik yang digelorakan maupun yang diucapkan di dalam bisikan.

Oleh karena itu, Todung meminta supaya MK berani mengambil keputusan untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres 2024.

"Dalam kaitannya petitum yang diucapkan di awal, maka Mahkamah Konstitusi harus berani membuat keputusan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2," tegas Todung.

Permintaan supaya mendiskualifikasi Prabowo-Gibran bukan tanpa alasan.

Todung mengatakan, pendaftarkan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres 2024 diwarnai dengan pelanggaran hukum dan etika.

Mulai dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 hingga penetapan Prabowo-Gibran sebagai pasangan nomor urut 2 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagaimana diketahui, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terbit pada 16 Oktober 2023 itu memberikan tiket untuk Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo.

Sedangkan perihal penetapan pasangan Prabowo-Gibran, Todung merujuk putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Sebab, Hasyim meloloskan pencalonan Gibran sebelum membentuk Peraturan KPU (PKPU) baru, setelah putusan MK soal batas syarat usia capres dan cawapres diterbitkan.

Dari dua landasan inilah, Todung menuding terjadi manipulasi hukum, baik yang dilakukan oleh MK maupun KPU.

"Di sini telah terjadi manipulasi hukum baik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun termohon (KPU) yang tanpa memperhatikan peraturan perundangan serta melakukan keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 90 secara sewenang-wenang," imbuh dia.

Dalam sengketa PHPU ini, kubu Ganjar-Mahfud menyodorkan lima petitum dengan harapan dapat dikabulkan seluruhnya oleh para hakim Konstitusi.

Salah satu petitum tersebut ialah mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres 2024.

Baca juga: Tolak Gabung Pemerintahan Jadi Menteri, Ganjar: Lebih Baik Dikasih ke Parpol Pendukung 02

Ganjar Sebut Penyalahgunaan Kekuasaan di Pilpres 2024 Hancurkan Moral

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, penyalagunaan kekuasaan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bukan sekadar curang, tetapi juga menghancurkan moral.

Hal ini disampaikan Ganjar saat mengikuti sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024).

"Hari ini kami menggugat, dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan," kata Ganjar, Rabu siang.

Menurut Ganjar, pada Pilpres 2024 lalu, pemerintah telah menggunakan segala sumber negara untuk mendukung kandidat tertentu.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menuding aparat kemanan telah digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi.

"Maka saat itulah bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan," kata Ganjar.

Ia menegaskan, gugatan sengketa Pilpres 2024 ini merupakan bentuk dedikasinya untuk menjaga kewarasan, menjaga agar warga tidak putus asa, serta menjaga impian tentang Indonesia yang lebih mulia.

"Dan bagi kami, ini impian yang harus kita kejar agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Selain Ganjar-Mahfud, sengketa hasil Pilpres 2024 juga diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dalam gugatannya ke MK, baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran didiskualifikasi.

Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam PKPU itu, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni 40 tahun.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu.

Di samping itu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud juga mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dan terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam UUD 1945.

Baca juga: Ini Prediksi Cuaca Sebagian Aceh Hingga  Hari Ke-19 Ramadhan

Baca juga: Alisher Kasimov Tersangka ke-8 Serangan Teror di Moskow Hadiri Sidang di Rusia, Ini Perannya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kubu Ganjar-Mahfud: MK Harus Berani Diskualifikasi Prabowo-Gibran!"