Ini Kriteria Calon Wakil Mualem pada Pilkada 2024

SERAMBINEWS.COM - Ketua Tim Seleksi Partai Aceh Dr Nurlis Effendi SH MM saat menjadi narasumber podcast Serambi Spotlight yang dipandu News Manajer Serambi Indonesia Bukhari M Ali, Kamis (18/4/2024) mengatakan soal sosok calon yang akan mendampingi Muzakir Manaf di Pilkada 2024.

"Sekarang kita sudah punya sosok calon gubernur yaitu Mualem. Kemudian wakilnya siapa? Ini tentu harus ada chemistry-nya dengan Muzakir Manaf," kata Nurlis.

Seperti diketahui, DPP Partai Aceh akan membuka pendaftaran bakal calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota, termasuk calon wakil gubernur Aceh yang dipasangkan dengan Mualem dari 20 April hingga 20 Mei 2024.

Nurlis mengatakan Partai Aceh membuka kesempatan kepada kader internal partai maupun eksternal partai untuk mendaftar sebagai calon kepal daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan diusung partai tersebut.

Dalam penjaringan calon kepala daerah, lanjut Nurlis, Partai Aceh telah menentukan beberapa kriteria. Seperti mempunyai rekam jejak (track record) minimal 5-10 tahun berpengalaman di dalam partai.

"Jadi bukan hanya serta merta sudah menjadi anggota Partai Aceh kemudian bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah," ujarnya.

Selanjutnya, setiap calon harus memahami jelas visi misi partai.

Sebab Partai Aceh mempunyai target untuk mensejahterakan dan membangun ekonomi rakyat Aceh.

"Jadi calon diharapkan bukan hanya melulu soal politik tapi juga membangkitkan se-mangat hidup dalam hal ini adalah ekonomi kesejahtearaan rakyat Aceh. Sebelumnya kita sudah punya track record membangun kesehatan dan pendidikan di Aceh, dan saat ini bagaimana kesejahteraan ini juga bisa membangkitkan diri secara ekonomi," imbuh dia.

Kriteria itu bukan saja untuk calon wakil gubernur, tapi juga untuk calon bupati/wakil bupati dan calon wali kota/wa- kil wali kota dari Partai Aceh.

Menurut Nurlis, Partai Aceh menginginkan visi misi kepala daerah yang diusung seirama dengan visi misi yang dirancang oleh calon gubernur.

"Begitu juga bupati dan wali kota harus seirama dengan program atau visi misi yang dirancang oleh gubernur, harus linear semuanya. maka itu kita merancang visi misi yang terpusat juga," ungkap dia.

(Serambinews.com/Firdha Ustin)